Eks Wakil Ketua KPK Peringatkan Bahaya Kriminalisasi Kebijakan: Rugi Negara Tak Otomatis Korupsi

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata mengingatkan bahaya penegakan hukum yang terlalu mudah mempidanakan kebijakan hanya karena berujung kerugian negara. Dalam sejumlah perkara korupsi yang belakangan mencuat, Alexander melihat kecenderungan aparat penegak hukum lebih fokus mengejar angka kerugian negara dibanding membuktikan adanya niat jahat atau mens rea dari pengambil keputusan. Menurut dia, pola…

KPK Singgung Aliran Duit Korupsi ke Perempuan “Bening-Bening”, Modus Baru Cuci Uang Terbongkar

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Ibnu Basuki Widodo membongkar pola pencucian uang koruptor yang disebut semakin licin dan sulit dilacak. Dalam praktiknya, uang hasil korupsi diduga tidak hanya disebar ke keluarga atau aset bisnis, tetapi juga mengalir ke perempuan-perempuan yang dianggap aman dari radar aparat. Pernyataan itu disampaikan Ibnu dalam sosialisasi antikorupsi di Pengadilan Negeri…

Kasus ICCU Minut Mandek 2 Tahun, SCW: Jangan Sampai Publik Curiga Ada yang Dilindungi

Hampir dua tahun penyidikan dugaan penyimpangan proyek pembangunan Gedung ICCU RSUD Maria Walanda Maramis bergulir di Kejaksaan Negeri Minahasa Utara. Namun hingga kini, belum satu pun tersangka diumumkan. Padahal, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Utara telah mengungkap adanya pekerjaan yang diduga tidak sesuai spesifikasi dengan nilai mencapai lebih dari Rp200 juta. Ironisnya, pembayaran…

BGN Ancam Stop Insentif Rp6 Juta per Hari, Dapur MBG yang Tak Capai Target Mulai Disorot

Jakarta — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai menghadapi sorotan serius. Badan Gizi Nasional (BGN) mengancam menghentikan insentif Rp6 juta per hari bagi dapur MBG yang tidak melayani minimal 300 ibu hamil, ibu menyusui, dan balita mulai 2 Juni 2026. Ancaman itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2026 yang diterbitkan Kedeputian Bidang Pemantauan…

Rp992 Triliun dari Tambang Ilegal: Siapa yang Bermain di Belakangnya?

Jakarta — Dugaan praktik tambang emas ilegal dengan perputaran uang fantastis hingga Rp992 triliun mulai mengguncang publik. Nilai yang nyaris menyentuh Rp1.000 triliun itu disebut berasal dari aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia sepanjang 2023–2025. Temuan tersebut diungkap Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan kini mulai ditindaklanjuti…

Jalanan Makin Mencekam, Komisi III DPR Minta Polri Tindak Tegas Begal Tanpa Kompromi

Aksi begal yang kembali marak di sejumlah daerah mulai dipandang bukan lagi sekadar kriminal jalanan biasa. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menilai kejahatan begal telah berkembang menjadi ancaman serius terhadap keamanan masyarakat. Dalam beberapa waktu terakhir, korban begal bukan hanya masyarakat umum. Aparat kepolisian hingga warga negara asing juga ikut menjadi sasaran aksi kriminal…

Dana Yayasan GMIM Rp5,2 Miliar Dipersoalkan, Nama-Nama Baru Berpotensi Terseret

Kasus dugaan penggelapan dana Rp5,2 miliar milik dua yayasan di lingkungan Gereja Masehi Injili di Minahasa terus bergulir di meja penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Utara. Di balik pemeriksaan yang berjalan, penyidik mulai menelusuri aliran dana yayasan yang disebut berkaitan dengan perkara korupsi dana hibah GMIM yang sebelumnya menyeret mantan Ketua Sinode GMIM, Hein Arina. Mantan…

Pernyataan Pigai Soal Begal Picu Polemik: HAM atau Keamanan Warga?

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyatakan aparat kepolisian tidak boleh menembak mati pelaku begal di tempat. Menurut dia, tindakan tersebut berpotensi melanggar prinsip hak asasi manusia. Pigai menegaskan pelaku kejahatan seharusnya ditangkap untuk diperiksa dan dimintai keterangan. Dari proses hukum itu, aparat dinilai dapat mengungkap jaringan, motif, serta kronologi tindak pidana secara lebih terbuka…

KPK Dalami Dugaan Pengondisian Proyek di Tulungagung, 19 Pejabat Diperiksa

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 19 pejabat Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, dalam pengembangan perkara dugaan korupsi yang menjerat Bupati Tulungagung nonaktif, Gatut Sunu Wibowo. Pemeriksaan dilakukan selama dua hari terakhir di Polda Jawa Timur. KPK mendalami dugaan aliran dana serta mekanisme pengadaan proyek di lingkungan pemerintah daerah tersebut. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan…

Kajati Sulut: Tak Ada Ampun bagi Tambang Ilegal, Perintah Presiden Harus Dijalankan

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Jakob Hendrik Pattipeilohy, menegaskan perang terhadap tambang ilegal hingga wilayah perbatasan di Kepulauan Sangihe. Penertiban tambang tanpa izin, kata dia, merupakan perintah langsung Presiden yang tidak boleh berhenti di meja rapat atau sekadar slogan penegakan hukum. “Secara moral harus saya selesaikan. Untuk urusan ini saya tidak ada kompromi,” ujar Pattipeilohy…