Rubrik opini Suara Rakyat News berisi pandangan, analisis, dan gagasan penulis terhadap isu aktual. Setiap tulisan merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan sikap redaksi.
Masih banyak pejabat publik beranggapan seseorang baru bisa disebut koruptor jika terbukti menikmati uang negara untuk kepentingan pribadi. Padahal dalam praktik hukum tindak pidana korupsi, logika itu tidak selalu berlaku. Seorang kepala daerah, pejabat proyek, hingga tim pemeriksa pekerjaan tetap dapat dipidana korupsi meski tidak menerima uang sepeser pun. Kuncinya bukan hanya pada aliran uang…
Seorang pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Bursok Anthony Marlon, dicopot dari jabatannya setelah menyampaikan kritik terbuka yang mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur. Bursok sebelumnya menjabat Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga (TURT) pada Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-70/PJ/2026 tertanggal 30…
Politikus PDI Perjuangan (PDIP), Ferdinand Hutahaean, melontarkan peringatan keras terkait wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang sebelumnya disampaikan oleh Jusuf Kalla. Ferdinand menilai, pernyataan tersebut tidak hanya berdimensi ekonomi, tetapi berpotensi memicu dampak politik yang serius, terutama bagi Presiden terpilih, Prabowo Subianto.Menurutnya, kenaikan harga BBM bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan bisa menjadi pemicu…
Video pengunduran diri Aipda Vicky Aristo Katiandago (VAK) mungkin terlihat sederhana. Namun, rangkaian peristiwa di baliknya tidak sesederhana itu.Klarifikasi sudah disampaikan.Polda Sulawesi Utara menegaskan bahwa mutasi adalah hal rutin.Pengunduran diri disebut sebagai keputusan pribadi yang diajukan sejak 2025. Secara administratif, semuanya dinyatakan sesuai prosedur.Tapi publik tidak berhenti pada administrasi. Publik membaca konteks.Saat itu, VAK menjabat…
Kata-kata Nelson Mandela adalah tamparan telanjang bagi kekuasaan yang pongah. Ia membongkar kebohongan paling mapan dalam politik modern: bahwa kejahatan negara selalu datang dari kekerasan terbuka. Faktanya, kejahatan paling mematikan justru lahir dari meja rapat, lembar kebijakan, dan tanda tangan pejabat yang mengorbankan rakyat demi kepentingan segelintir elite. Penjahat yang dimaksud Mandela bukan perampok jalanan,…
JAKARTA, 4 Februari 2026 — Reformasi hukum pidana di Indonesia memasuki fase baru dengan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 2023 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 20 Tahun 2025. Kedua regulasi ini menegaskan bahwa penyidik dan penuntut umum tidak lagi berada di atas hukum. Dalam aturan terbaru tersebut, aparat…
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ke-2 Mahfud MD mengkritik tajam penegakan hukum di Indonesia. Dalam program Bikin Terang di official Inews yang tayang pada 16 Mei 2025. Mahfud menyamakan sistem hukum di Indonesia seperti toko kelontong yang menyediakan berbagai layanan hukum sesuai pesanan. “Kalau Anda punya masalah hukum, tinggal datang. Mau ke pengadilan bisa,…
