Rubrik opini Suara Rakyat News berisi pandangan, analisis, dan gagasan penulis terhadap isu aktual. Setiap tulisan merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan sikap redaksi.
SUARA RAKYAT NEWS – OPINI Dalam perjalanan politik Indonesia, ada satu nama yang berkali-kali berjuang merebut kekuasaan tertinggi di negeri ini, tetapi harus berulang kali menerima kekalahan. Nama itu adalah Prabowo Subianto. Pada Pilpres 2009, ia maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Megawati Soekarnoputri. Kalah. Pada Pilpres 2014, ia maju sebagai calon presiden berpasangan dengan…
JAKARTA, SUARA RAKYAT NEWS – Pengelolaan subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) kembali menjadi sorotan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan penyaluran subsidi bunga dan margin KUR senilai Rp181,17 miliar yang tidak sesuai ketentuan, dengan jumlah rekening debitur bermasalah mencapai 67.414. Temuan tersebut mengungkap persoalan serius dalam penyaluran program pembiayaan yang selama ini menjadi salah satu instrumen…
JAKARTA, SUARA RAKYAT NEWS – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, melontarkan kritik tajam terhadap perjalanan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hasto menilai polemik yang menyelimuti posisi Gibran berpotensi menjadi beban politik bagi Prabowo, terutama terkait persoalan etika dan legitimasi kepemimpinan. Pernyataan tersebut disampaikan Hasto saat memberikan…
JAKARTA, SUARA RAKYAT NEWS – Pakar hukum tata negara Denny Indrayana melontarkan peringatan politik kepada Presiden Prabowo Subianto di tengah kembali mencuatnya polemik pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Denny menilai, jika persoalan yang dipersoalkan terkait pencalonan Gibran tidak diselesaikan, Prabowo berpotensi menghadapi konsekuensi politik yang lebih besar. Peringatan tersebut disampaikan Denny…
JAKARTA, SUARA RAKYAT NEWS — Rivalitas Pilpres 2024 tak harus menjadi penghalang untuk bekerja sama dalam pemerintahan. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, mendorong Presiden Prabowo Subianto membuka ruang bagi Anies Baswedan untuk bergabung dalam Kabinet Merah Putih. Bahkan, Syahganda secara terbuka menyebut posisi Menteri Pendidikan sebagai jabatan yang cocok bagi mantan Gubernur…
JAKARTA, SUARA RAKYAT NEWS — Pakar hukum tata negara Denny Indrayana mendesak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sikap secara terbuka terkait polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang kembali menjadi sorotan setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Denny menilai, persoalan tersebut tidak semestinya dibiarkan tanpa penjelasan dari Presiden. Menurutnya, Prabowo memiliki tanggung jawab politik untuk…
Oleh Denny JA Ada putusan pengadilan yang menutup sebuah perkara. Ada pula putusan yang justru membuka seribu pertanyaan, bahkan setelah para hakim meninggalkan ruang sidang. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tampaknya termasuk jenis kedua. Perkara selesai, tetapi percakapan publik justru semakin bergemuruh. Di ruang sidang, hakim berbicara melalui pertimbangan…
Oleh Pepih Nugraha Ada putusan Mahkamah Konstitusi yang selesai ketika palu diketukkan. Tetapi ada pula putusan yang justru baru mulai menimbulkan persoalan setelah palu diketukkan. Putusan MK mengenai perkara ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka tampaknya masuk kategori yang kedua. Sembilan hakim konstitusi telah membuat putusan. Secara formal, perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dinyatakan tidak dapat diterima karena…
Oleh Pepih Nugraha Sekira tahun 1998 atau seperempat abad lalu, sebagai wartawan politik, Harian Kompas membebaskan jurnalisnya menulis analisa politik kekinian yang pada saat itu diwarnai semangat reformasi. Saya pernah menulis sebuah analisa tentang posisi wakil presiden (wapres) yang sejak Presiden Soeharto berkuasa dianggap sekadar “ban serep” belaka. Kemudian saya menulis negasi dari “kutukan politik”…
JAKARTA — Gugatan terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menjadi sorotan. Analis politik dan hukum Boni Hargens menilai perkara tersebut tidak semata berada dalam ranah hukum, tetapi juga berpotensi berkaitan dengan dinamika politik menuju Pilpres 2029. Boni menyebut gugatan tersebut dapat menjadi bagian dari manuver untuk memengaruhi peta…
