BGN Ungkap Maraknya Calo Titik Dapur MBG, Masyarakat Diminta Lapor ke SAGI 127

Badan Gizi Nasional mengungkap maraknya dugaan praktik percaloan dan penipuan yang mengatasnamakan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Modus yang paling banyak dilaporkan ialah penawaran “titik dapur” dan pengurusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan iming-iming percepatan kerja sama program pemerintah. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sony Sonjaya, mengatakan pihaknya menerima banyak laporan dari masyarakat terkait…

Terseret Kasus Dana Bencana Rp22,2 Miliar, Chyntia Kalangit Minta Presiden Prabowo Subianto Awasi Kasusnya

Dana bantuan untuk korban erupsi Gunung Ruang kini berubah menjadi perkara hukum. Di tengah penyidikan dugaan korupsi dana bantuan bencana senilai Rp22,2 miliar, Chyntia Kalangit akhirnya buka suara. Rabu, 13 Mei 2026, Bupati Kepulauan Sitaro nonaktif itu menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Di hadapan wartawan, Chyntia tidak hanya membantah tuduhan…

Rp22,2 Miliar Disebut Rugi Negara, Chyntia Kalangit Balik Serang Kejati Sulut Lewat Praperadilan

Kasus dugaan korupsi dana bantuan bencana yang menyeret Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) nonaktif, Chyntia Kalangit, memasuki babak baru. Setelah ditetapkan sebagai tersangka dengan dugaan kerugian negara sebesar Rp22,2 miliar, pihak Chyntia kini melawan balik melalui gugatan praperadilan dan mempertanyakan dasar audit yang digunakan penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Chyntia Kalangit kembali menjalani pemeriksaan…

Bukan By Order! Kejati Sulut: Pengusutan Dana Korban Bencana Berdasarkan Bukti, Bukan Politik

Penanganan dugaan korupsi dana bantuan erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro terus menjadi perhatian publik. Di tengah berkembangnya opini soal penahanan para tersangka, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menegaskan seluruh proses hukum dilakukan berdasarkan alat bukti dan hasil penyidikan. Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Sulut, Eri Yudianto, membantah anggapan bahwa penahanan lima tersangka dilakukan secara tidak…

Kejati Sulut Tegaskan Tak Ada Ampun bagi Koruptor, Sejumlah Kasus Besar Dibidik hingga Tuntas

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menegaskan komitmennya untuk menuntaskan berbagai dugaan tindak pidana korupsi yang kini menjadi perhatian publik di daerah itu. Penegakan hukum, menurut institusi tersebut, tidak boleh berhenti pada slogan, melainkan harus menghadirkan kepastian hukum dan efek jera terhadap pelaku korupsi. Sejumlah perkara yang tengah ditangani Kejati Sulut antara lain dugaan korupsi pengelolaan tambang…

Apa Itu Korupsi dan Mengapa Sulit Diberantas?

Korupsi masih menjadi persoalan besar dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Praktik ini bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan dan melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pana Korupsi, korupsi diartikan sebagai perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang…

Rp1,3 Miliar Habis, Kantor Tak Berdiri: Siapa Mainkan Proyek Polsek Ini?

Anggaran sudah dicairkan. Kontrak sudah berjalan. Waktu pelaksanaan sudah lama lewat. Tapi kantor Kepolisian Sektor Kotamobagu Selatan di Kotamobagu belum juga berfungsi. Yang berdiri di lapangan bukan pelayanan publik—melainkan simbol kegagalan. Proyek senilai Rp 1,3 miliar dari APBD ini berada di bawah kendali Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu, dengan pelaksana CV FKK….

Di Balik Anggaran Rp 1,6 Miliar, Jejak Rp 800 Juta di Lapangan

Dugaan ketimpangan anggaran dalam proyek pembangunan Gedung Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih mulai mencuat. Sejumlah kontraktor mengaku nilai pekerjaan yang mereka tangani hanya sekitar Rp 800 juta, dari total anggaran Rp 1,6 miliar per unit.  Selisih itu belum terjelaskan.  Ekonom Lingkar Studi Perjuangan (LSP), Gede Sandra, menyebut informasi tersebut ia peroleh dari komunikasi dengan kontraktor…

Nadiem Pertanyakan Batas Korupsi Pengadaan: Semua Menteri Harus Dipenjara?

Nadiem Pertanyakan Batas Korupsi Pengadaan: “Semua Menteri Harus Dipenjara?” Eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim mempertanyakan batasan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pertanyaan itu ia ajukan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin, 4 Mei 2026. Dalam persidangan, Nadiem mengajukan pertanyaan kepada pakar hukum pidana dari Universitas…

Skandal UNIMA: Rp 71 M Sudah Habis, Proyek Belum Rampung

Manado — Penyelidikan dugaan korupsi proyek Gedung Pancasila Universitas Negeri Manado (Unima) memasuki tahap lanjutan. Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Utara telah memeriksa sedikitnya 20 saksi. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulut, Fx Winardi Prabowo, mengatakan penyidik telah mengantongi bukti awal untuk menelusuri dugaan penyimpangan dalam proyek tersebut. “Kami sudah…