KPK Perbarui Aturan Gratifikasi, Batas Hadiah Pernikahan Pejabat Naik Jadi Rp1,5 Juta

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menerbitkan Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026 yang mengubah sejumlah ketentuan terkait pengelolaan gratifikasi. KPK Perbarui Aturan Gratifikasi. Salah satu poin penting dalam aturan baru ini adalah penyesuaian nilai gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, termasuk kenaikan batas maksimal hadiah pernikahan bagi penyelenggara negara. KPK Perbarui Aturan Gratifikasi ini…

BPK RI Peringatkan Modus Penipuan Undangan Seminar dan Bimtek Berkedok BPK

Jakarta — Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) mengingatkan adanya upaya penipuan yang dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab dengan menyebarkan undangan kegiatan seminar, kursus, workshop, hingga bimbingan teknis (bimtek) yang mengatasnamakan BPK atau seolah-olah bekerja sama dengan BPK RI.Melalui imbauan resminya, BPK meminta seluruh pegawai dan mitra kerja yang kerap disebut sebagai BPKawan…

Dugaan Pungli Dana Desa, Tiga Jaksa Diperiksa Kejagung: Tamparan Keras bagi Korps Adhyaksa

Dugaan pemungutan uang dana desa menyeret nama aparat penegak hukum sendiri. Tiga jaksa Kejaksaan Negeri Padang Lawas (Palas), Sumatera Utara, ditarik ke Kejaksaan Agung untuk diperiksa, menyusul laporan masyarakat yang mempersoalkan praktik permintaan uang kepada para kepala desa. Langkah penarikan ke tingkat pusat dinilai sebagai sinyal serius bahwa persoalan ini tidak dipandang ringan. Kepala Kejaksaan…

MK Gebrak KUHAP: Penyidik, Jaksa, dan Hakim Wajib Berikan Salinan BAP hingga Putusan ke Tersangka

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materiil terhadap Pasal 72 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) melalui Putusan Nomor 231/PUU-XXIII/2025. Putusan ini menegaskan hak tersangka maupun terdakwa untuk memperoleh salinan dokumen pemeriksaan pada setiap tingkatan proses hukum. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim pada masing-masing tahapan pemeriksaan wajib memberikan kepada…

Bela Istri dari Penjambret, Hogi Minaya Jadi Tersangka: Kapolri Tekankan Nurani Hukum

Kasus Hogi Minaya di Sleman yang dijadikan tersangka usai melumpuhkan penjambret istrinya akhirnya sampai ke telinga pimpinan tertinggi Polri. Menanggapi polemik ini, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memberikan arahan tegas agar hukum tidak hanya mengejar kepastian, tapi juga keadilan. ​Meskipun sebelumnya terdapat pendapat dari Polresta melalui AKP Mulyanto yang menyatakan penetapan tersangka sudah sesuai prosedur…

KPK Mengamuk di 2025: 116 Tersangka Dijerat, Korupsi Suap dan Gratifikasi Masih Merajalela

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menegaskan keberadaannya sebagai benteng terakhir rakyat melawan korupsi. Sepanjang tahun 2025, lembaga antirasuah ini menetapkan 116 orang sebagai tersangka dari 116 perkara penyidikan, sebuah angka yang mencerminkan betapa akutnya kejahatan korupsi di negeri ini. Data KPK menunjukkan wajah korupsi yang masih telanjang di hadapan publik. Suap dan gratifikasi menjadi modus…

Daftar 7 Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 Terjaring OTT KPK, Belum Setahun Menjabat

Nasional – Daftar 7 Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 Terjaring OTT KPK, Belum Setahun Menjabat Padahal, mereka belum genap setahun menjabat sebagai kepala daerah. Mengingat mereka mengucap sumpah jabatan dengan menyebut nama Tuhan di hadapan Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025. Lantas, siapa saja tujuh kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang terjaring OTT KPK…

Dugaan Korupsi Proyek Gedung ICU RS Maria Walanda Maramis Terus Menggantung, SCW Desak Kejari Minut Segera Tetapkan Tersangka

Minahasa Utara — Penanganan dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan Gedung Intensive Care Unit (ICU) RS Maria Walanda Maramis, Kabupaten Minahasa Utara, menuai sorotan tajam publik. Hingga kini, perkara yang telah masuk tahap penyidikan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Minahasa Utara tersebut belum juga menetapkan satu pun tersangka. Proyek yang dibiayai dari anggaran negara dan diperuntukkan…