Rp992 Triliun dari Tambang Ilegal: Siapa yang Bermain di Belakangnya?

Jakarta — Dugaan praktik tambang emas ilegal dengan perputaran uang fantastis hingga Rp992 triliun mulai mengguncang publik. Nilai yang nyaris menyentuh Rp1.000 triliun itu disebut berasal dari aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia sepanjang 2023–2025.

Temuan tersebut diungkap Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan kini mulai ditindaklanjuti aparat penegak hukum bersama Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebut jaringan tambang ilegal itu terdeteksi di Papua, Kalimantan Barat, Sulawesi, Sumatera Utara hingga Pulau Jawa. Dari hasil analisis, transaksi yang berhasil diidentifikasi secara langsung mencapai sekitar Rp185 triliun.

Namun angka sebenarnya diduga jauh lebih besar karena sebagian aliran dana disebut mengalir ke luar negeri melalui distribusi emas ilegal dan transaksi berlapis yang sulit dilacak.

PPATK memastikan seluruh hasil analisis keuangan telah diserahkan kepada penyidik dan Satgas PKH untuk diproses lebih lanjut. Aparat kini mulai melakukan verifikasi lapangan, audit aktivitas tambang, hingga penelusuran dugaan pelanggaran kawasan hutan dan tindak pidana pencucian uang.

Juru bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengatakan penyelidikan masih berlangsung dan tidak menutup kemungkinan menyeret korporasi besar maupun aktor berpengaruh jika ditemukan bukti keterlibatan.

“Jika ada unsur pidana, tentu akan diteruskan ke aparat penegak hukum,” ujarnya.

Di sisi lain, Kementerian ESDM mulai berkoordinasi dengan PPATK untuk menghitung potensi kerugian negara sekaligus menelusuri kemungkinan kebocoran penerimaan negara dari aktivitas tambang ilegal tersebut.

Meski begitu, hingga kini belum ada nama perusahaan, pemodal utama, maupun aktor besar yang diumumkan ke publik. Kondisi ini memicu tanda tanya luas karena bisnis bernilai hampir Rp1.000 triliun dinilai mustahil berjalan tanpa jaringan kuat yang melindungi.

Di DPR, sejumlah anggota parlemen meminta aparat tidak berhenti pada laporan administratif semata. Publik kini menunggu apakah negara benar-benar berani membongkar dalang besar di balik dugaan salah satu skandal sumber daya alam terbesar dalam sejarah Indonesia.