Rp992 Triliun dari Tambang Ilegal: Siapa yang Bermain di Belakangnya?

Jakarta — Dugaan praktik tambang emas ilegal dengan perputaran uang fantastis hingga Rp992 triliun mulai mengguncang publik. Nilai yang nyaris menyentuh Rp1.000 triliun itu disebut berasal dari aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia sepanjang 2023–2025. Temuan tersebut diungkap Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan kini mulai ditindaklanjuti…

Jalanan Makin Mencekam, Komisi III DPR Minta Polri Tindak Tegas Begal Tanpa Kompromi

Aksi begal yang kembali marak di sejumlah daerah mulai dipandang bukan lagi sekadar kriminal jalanan biasa. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menilai kejahatan begal telah berkembang menjadi ancaman serius terhadap keamanan masyarakat. Dalam beberapa waktu terakhir, korban begal bukan hanya masyarakat umum. Aparat kepolisian hingga warga negara asing juga ikut menjadi sasaran aksi kriminal…

Dana Yayasan GMIM Rp5,2 Miliar Dipersoalkan, Nama-Nama Baru Berpotensi Terseret

Kasus dugaan penggelapan dana Rp5,2 miliar milik dua yayasan di lingkungan Gereja Masehi Injili di Minahasa terus bergulir di meja penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Utara. Di balik pemeriksaan yang berjalan, penyidik mulai menelusuri aliran dana yayasan yang disebut berkaitan dengan perkara korupsi dana hibah GMIM yang sebelumnya menyeret mantan Ketua Sinode GMIM, Hein Arina. Mantan…

Pernyataan Pigai Soal Begal Picu Polemik: HAM atau Keamanan Warga?

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyatakan aparat kepolisian tidak boleh menembak mati pelaku begal di tempat. Menurut dia, tindakan tersebut berpotensi melanggar prinsip hak asasi manusia. Pigai menegaskan pelaku kejahatan seharusnya ditangkap untuk diperiksa dan dimintai keterangan. Dari proses hukum itu, aparat dinilai dapat mengungkap jaringan, motif, serta kronologi tindak pidana secara lebih terbuka…

KPK Dalami Dugaan Pengondisian Proyek di Tulungagung, 19 Pejabat Diperiksa

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 19 pejabat Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, dalam pengembangan perkara dugaan korupsi yang menjerat Bupati Tulungagung nonaktif, Gatut Sunu Wibowo. Pemeriksaan dilakukan selama dua hari terakhir di Polda Jawa Timur. KPK mendalami dugaan aliran dana serta mekanisme pengadaan proyek di lingkungan pemerintah daerah tersebut. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan…

Kajati Sulut: Tak Ada Ampun bagi Tambang Ilegal, Perintah Presiden Harus Dijalankan

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Jakob Hendrik Pattipeilohy, menegaskan perang terhadap tambang ilegal hingga wilayah perbatasan di Kepulauan Sangihe. Penertiban tambang tanpa izin, kata dia, merupakan perintah langsung Presiden yang tidak boleh berhenti di meja rapat atau sekadar slogan penegakan hukum. “Secara moral harus saya selesaikan. Untuk urusan ini saya tidak ada kompromi,” ujar Pattipeilohy…

Dituntut 5 Tahun Penjara, Noel Bandingkan Kasusnya dengan Koruptor Rp75 Miliar

“Yang korupsi Rp75 miliar dituntut 6 tahun, saya yang dianggap Rp3 miliar malah 5 tahun”. Kalimat itu disampaikan Immanuel Ebenezer alias Noel usai menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (18/5/2026). Noel mengaku kecewa setelah jaksa menuntutnya 5 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi sertifikat K3. Ia menilai ada ketimpangan dalam tuntutan hukum terhadap…

BGN Ungkap Maraknya Calo Titik Dapur MBG, Masyarakat Diminta Lapor ke SAGI 127

Badan Gizi Nasional mengungkap maraknya dugaan praktik percaloan dan penipuan yang mengatasnamakan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Modus yang paling banyak dilaporkan ialah penawaran “titik dapur” dan pengurusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan iming-iming percepatan kerja sama program pemerintah. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sony Sonjaya, mengatakan pihaknya menerima banyak laporan dari masyarakat terkait…

Terseret Kasus Dana Bencana Rp22,2 Miliar, Chyntia Kalangit Minta Presiden Prabowo Subianto Awasi Kasusnya

Dana bantuan untuk korban erupsi Gunung Ruang kini berubah menjadi perkara hukum. Di tengah penyidikan dugaan korupsi dana bantuan bencana senilai Rp22,2 miliar, Chyntia Kalangit akhirnya buka suara. Rabu, 13 Mei 2026, Bupati Kepulauan Sitaro nonaktif itu menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Di hadapan wartawan, Chyntia tidak hanya membantah tuduhan…

Rp22,2 Miliar Disebut Rugi Negara, Chyntia Kalangit Balik Serang Kejati Sulut Lewat Praperadilan

Kasus dugaan korupsi dana bantuan bencana yang menyeret Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) nonaktif, Chyntia Kalangit, memasuki babak baru. Setelah ditetapkan sebagai tersangka dengan dugaan kerugian negara sebesar Rp22,2 miliar, pihak Chyntia kini melawan balik melalui gugatan praperadilan dan mempertanyakan dasar audit yang digunakan penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Chyntia Kalangit kembali menjalani pemeriksaan…