Category: Pemerintahan

JAKARTA – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan langkah darurat berupa reaktivasi otomatis bagi 120.472 peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) penderita penyakit katastropik yang kepesertaannya sempat dinonaktifkan. Usulan ini dinilai mendesak karena penghentian layanan berisiko mengancam nyawa pasien. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat konsultasi bersama pimpinan DPR RI di Jakarta, Senin…

Dalam Rapat Pimpinan 2026 bersama jajaran TNI dan Polri, ditegaskan kembali pentingnya memperkuat sinergi kedua institusi sebagai pilar utama pertahanan dan keamanan negara. Pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk menyatukan langkah dalam menghadapi berbagai tantangan nasional ke depan. Pada kesempatan tersebut, disampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran TNI dan Polri atas dedikasi, loyalitas,…

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengkritik keras penonaktifan mendadak jutaan peserta PBI Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Ia menilai kebijakan tersebut tidak bijak dan berpotensi merugikan pemerintah, meski anggaran kesehatan tidak berkurang. Dalam rapat bersama DPR, Purbaya menegaskan penonaktifan massal justru memicu kegaduhan publik dan mencoreng citra pemerintah. Ia mengusulkan adanya masa tenggang 2–3 bulan disertai…

Sebanyak 8.394 peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang sebelumnya nonaktif kini telah aktif kembali. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI). Kemensos memastikan proses reaktivasi PBI JK berlangsung mudah dan cepat, sehingga peserta kembali mendapatkan akses layanan kesehatan. Masyarakat diimbau untuk mengecek status kepesertaan dan mengikuti tahapan reaktivasi sesuai…

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) bekerja sama dengan Kejaksaan Agung menghadirkan fitur pengawasan berbasis teknologi bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) melalui sistem Jaga Desa (Jaksa Garda Desa). Inovasi ini memungkinkan pelaporan keuangan koperasi terintegrasi langsung ke dalam aplikasi Jaga Desa, sehingga proses pengawasan tidak lagi bersifat administratif semata, melainkan dilakukan secara…

JAKARTA – Menteri Desa menegaskan bahwa berkurangnya alokasi Dana Desa bukan karena ditarik atau digunakan untuk kepentingan pemerintah pusat, melainkan dialokasikan untuk mendukung pembentukan dan penyelenggaraan Koperasi Desa. Menurut Menteri Desa, Dana Desa tersebut akan dikembalikan ke desa dalam bentuk aset dan fasilitas pendukung, seperti pembangunan gerai koperasi, penyediaan kendaraan operasional, serta sarana dan prasarana…

Presiden Prabowo Subianto memaparkan arah besar pembangunan nasional melalui strategi transformasi bangsa guna mewujudkan Indonesia sebagai negara maju dan modern, dengan tolok ukur utama peningkatan kualitas hidup seluruh rakyat. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Senin (02/02/2026).Presiden menegaskan bahwa…

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat masih menjadi tantangan utama Indonesia. Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Senin (02/02/2026).Presiden mengingatkan bahwa meski Indonesia kaya sumber daya alam, masih banyak rakyat yang hidup dalam kesulitan. Karena…

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau masyarakat yang masih memegang sertifikat tanah terbitan tahun 1961–1997 untuk segera melakukan pemutakhiran data digital di kantor BPN.Menurut Nusron, pemutakhiran ini penting untuk memastikan kesesuaian data kepemilikan tanah dengan kondisi terkini di lapangan. Jika diperlukan, BPN akan melakukan pengukuran ulang agar data tanah…

Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait ke kediaman pribadinya di Hambalang, Kamis sore (29/1/2026). Pertemuan tersebut membahas langkah strategis percepatan penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan, Presiden menerima laporan perkembangan sejumlah proyek perumahan bersubsidi. Salah satunya, proses land clearing lahan seluas 30…