Suara Rakyat News – Presiden Prabowo Subianto menyiapkan langkah besar dalam sejarah restrukturisasi perusahaan negara. Pemerintah menargetkan penutupan sekitar 700 hingga 800 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai terus membebani keuangan negara akibat berkinerja buruk dan tidak menghasilkan keuntungan.
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya perampingan besar-besaran terhadap ekosistem BUMN yang selama ini dianggap terlalu gemuk dan sarat pemborosan. Presiden menegaskan, perusahaan negara yang terus merugi tidak bisa terus dipertahankan hanya demi membiayai struktur direksi dan komisaris dengan dana publik.
“Rugi Terus, Tapi Direksi dan Komisaris Tetap Digaji”
Saat menghadiri penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Bangkalan, Madura, Selasa (23/6/2026), Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah telah menutup sekitar 240 perusahaan negara dan mengklaim langkah tersebut menghasilkan penghematan hingga triliunan rupiah.
“Enggak ada yang untung, rugi terus. Kalau tidak salah ujungnya kita akan menutup kurang lebih 800 perusahaan negara, minimal 700-lah,” kata Prabowo.
Menurut Presiden, banyak perusahaan yang terus merugi namun tetap mempertahankan jajaran direksi dan komisaris yang seluruh biaya operasionalnya pada akhirnya menjadi beban negara.
“Sudah rugi, minta bonus lagi,” ujar Prabowo.
Bersih-Bersih BUMN Skala Besar
Prabowo mengungkapkan jumlah entitas BUMN dan anak usahanya mencapai lebih dari seribu perusahaan. Pemerintah bersama Danantara kini melakukan konsolidasi dan perampingan untuk mengurangi tumpang tindih bisnis serta menutup perusahaan yang dinilai tidak lagi memiliki prospek.
Langkah tersebut dipandang sebagai sinyal bahwa era mempertahankan perusahaan negara yang terus merugi dengan subsidi dan suntikan dana berulang mulai ditinggalkan. Pemerintah ingin BUMN berfungsi sebagai penggerak ekonomi nasional, bukan justru menjadi sumber pemborosan anggaran.
Dana Dialihkan untuk Program Prioritas
Efisiensi dari penutupan perusahaan-perusahaan yang tidak produktif diharapkan dapat memperkuat ruang fiskal pemerintah dan mendukung pembiayaan program-program prioritas nasional.
Pesan yang ingin disampaikan Presiden cukup jelas: BUMN harus sehat, kompetitif, dan memberikan nilai tambah bagi negara. Jika terus menjadi beban dan tidak mampu berdiri secara mandiri, maka opsi restrukturisasi hingga penutupan tidak lagi menjadi hal yang tabu.
Langkah ini sekaligus menandai salah satu agenda reformasi korporasi negara paling agresif dalam beberapa dekade terakhir.
(Redaksi/Suara Rakyat News)
