Kabar terbaru dari meja birokrasi dan pemerintahan. Menyoroti kebijakan publik, pelayanan masyarakat, serta kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara hingga Pemerintah Kabupaten/Kota secara transparan
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 mencapai 5,61 persen secara tahunan atau year on year (YoY). Di tengah perlambatan ekonomi global, sejumlah provinsi justru mencatat lonjakan pertumbuhan jauh di atas rata-rata nasional. Data BPS menunjukkan kawasan Indonesia Timur masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional pada awal tahun ini….
Pemerintah mulai memperingatkan praktik fotokopi KTP elektronik yang selama ini dianggap biasa ternyata menyimpan risiko hukum dan kebocoran data pribadi. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi, menegaskan e-KTP semestinya tidak lagi difotokopi karena identitas tersebut sudah dilengkapi chip dan sistem verifikasi digital. Namun di lapangan, fotokopi KTP masih menjadi syarat…
Di saat rakyat diminta berhemat, angka Rp27 miliar untuk pengadaan sepatu siswa tiba-tiba terasa sulit diabaikan. Program Sekolah Rakyat memang ditujukan untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu. Namun ketika publik menghitung, muncul keganjilan: harga sepasang sepatu bisa mendekati Rp700 ribu. Untuk kebutuhan dasar, angka ini memicu satu pertanyaan sederhana—apakah ini masih wajar? Kritik pun…
Manado — Apa yang tersisa ketika angka tak lagi cocok dengan fakta di lapangan? Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menemukan selisih mencolok dalam program pembibitan kelapa di Sulawesi Utara. Dari laporan resmi sebanyak 48 ribu bibit, realisasi di lokasi hanya sekitar 17 ribu. Selisih 31 ribu bibit—angka yang terlalu besar untuk sekadar disebut kesalahan administrasi….
Presiden Prabowo Subianto menjanjikan program kepemilikan rumah bagi kalangan buruh melalui skema cicilan jangka panjang hingga 40 tahun. Pernyataan itu disampaikan saat peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Jumat, 1 Mei 2026. Dalam pidatonya, Prabowo menekankan perubahan pola pengeluaran buruh—dari sebelumnya sekitar 30 persen pendapatan untuk kontrak menjadi alokasi cicilan…
Presiden Prabowo Subianto menjanjikan program kepemilikan rumah bagi kalangan buruh melalui skema cicilan jangka panjang hingga 40 tahun. Pernyataan itu disampaikan saat peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Jumat, 1 Mei 2026. Dalam pidatonya, Prabowo menekankan perubahan pola pengeluaran buruh—dari sebelumnya sekitar 30 persen pendapatan untuk kontrak menjadi alokasi cicilan…
Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman, menyatakan akan bertindak tegas terhadap pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang dinilai tidak berjalan sesuai ketentuan di lapangan. Program yang dimaksud antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat—dua agenda unggulan pemerintah yang kini tengah digencarkan. Dalam pembukaan Kongres VII Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) di Jakarta, Kamis,…
Jakarta — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan penagihan oleh debt collector (DC) pinjaman online (pinjol) tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Seluruh proses penagihan, termasuk yang melibatkan pihak ketiga, tetap menjadi tanggung jawab penuh penyelenggara. Kepala Eksekutif Pengawas PVML OJK, Agusman, menyatakan penagihan wajib dilakukan secara transparan dan beretika. DC pinjol dilarang menggunakan ancaman, intimidasi, maupun…
Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat negara di Istana Negara, Senin, 27 April 2026. Langkah ini menjadi bagian dari penyesuaian kabinet di tengah dorongan percepatan kinerja pada sektor-sektor prioritas. Penguatan difokuskan pada bidang lingkungan hidup, ketahanan pangan, serta komunikasi kepresidenan—tiga sektor yang dinilai krusial menjelang akhir masa jabatan pemerintahan. Sejumlah posisi strategis diisi wajah baru,…
Pemerintah memberi ruang lebih besar bagi sekolah dalam mengawasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sekolah tidak lagi sekadar menjadi penerima, tetapi juga berperan sebagai pengawas kualitas makanan yang disajikan kepada siswa. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan kepala sekolah berwenang mengajukan komplain apabila menu yang disediakan tidak memenuhi standar gizi maupun kelayakan konsumsi….
