Kabar terbaru dari meja birokrasi dan pemerintahan. Menyoroti kebijakan publik, pelayanan masyarakat, serta kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara hingga Pemerintah Kabupaten/Kota secara transparan
Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan alokasi besar anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) langsung disalurkan ke daerah melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tanpa melalui pemerintah daerah. Kepala BGN, Dadan, menyampaikan bahwa setiap SPPG atau dapur MBG menerima alokasi sebesar Rp 500 juta untuk periode 12 hari operasional. “BGN hadir menghadirkan pola baru,…
Pemerintah melalui Kementerian Hukum resmi menuntaskan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa dan kelurahan pada 38 provinsi di Indonesia. Di Sulawesi Utara, sebanyak 1.839 Posbankum telah diresmikan sebagai langkah konkret memperkuat penyelesaian sengketa berbasis restorative justice di tingkat masyarakat. Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa Posbankum bukan sekadar layanan bantuan hukum, melainkan…
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati memperingatkan keras mitra dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar tidak melakukan praktik mark up bahan baku dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Peringatan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi bersama 933 pengelola dapur MBG se-Solo Raya yang meliputi Surakarta, Boyolali, Sragen, dan Karanganyar. Dalam forum tersebut…
Manado, 24 Februari 2026 – Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, menyatakan kebanggaannya atas disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sulawesi Utara 2025–2044 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Menurut gubernur, RTRW tersebut bukan sekadar dokumen administratif, melainkan “mahakarya” regulasi yang akan menjadi peta jalan pembangunan daerah selama 20 tahun ke…
Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan, menegaskan bahwa penguatan prinsip keadilan restoratif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak dapat diposisikan sekadar sebagai kebijakan pelengkap. Menurut Otto, pendekatan keadilan…
Pemerintah Indonesia bersama Pemerintah Amerika Serikat mencapai sejumlah komitmen strategis di bidang energi dan mineral kritis yang difinalisasi dalam pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump di Washington, D.C.. Kesepakatan tersebut tertuang dalam skema Reciprocal Trade Agreement (RTA) dengan nilai indikatif sektor energi sekitar USD15 miliar. Kerja sama ini menjadi bagian dari strategi…
Penunjukan Mayjen TNI (Purn) Dr. dr. Prihati Pujowaskito sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan periode 2026–2031 melalui Keputusan Presiden Nomor 17/P Tahun 2026 sempat memunculkan tanda tanya di kalangan publik. Sebagian mempertanyakan alasan pemerintah menunjuk perwira tinggi militer untuk memimpin lembaga strategis di sektor jaminan kesehatan nasional. Namun, jika menilik rekam jejaknya, keraguan tersebut perlahan terjawab….
Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump memberikan pujian terbuka kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi Board of Peace (BoP) yang digelar di Washington, D.C., Kamis (19/2/2026). Dalam pidatonya, Trump menyebut Prabowo sebagai pemimpin yang hebat dan tangguh. Ia bahkan berseloroh tidak ingin “melawannya”, sembari menyoroti besarnya Indonesia sebagai negara dengan ratusan…
Presiden Prabowo Subianto menghadiri pertemuan perdana (Inaugural Meeting) Board of Peace (BoP) yang digelar di United States Institute of Peace, Washington, D.C., Amerika Serikat, Kamis (19/2/2026). Pertemuan ini bertujuan mengonsolidasikan komitmen negara-negara anggota dalam mendukung pembangunan kembali Gaza, termasuk melalui kontribusi finansial maupun operasional. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap rencana 20…
Pemerintah resmi menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2026 dengan total anggaran sebesar Rp60,57 triliun. Dana tersebut difokuskan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Prioritas utama diarahkan pada penanganan kemiskinan ekstrem melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, serta dukungan terhadap implementasi Koperasi Desa Merah Putih sebagai penggerak ekonomi lokal. Prasetyo Hadi menyampaikan,…
