Category: Pemerintahan

AKARTA – Pemerintah mengubah pola pelaksanaan program bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui program Bedah Rumah 2026, pemerintah menetapkan bantuan Rp20 juta per unit dengan target nasional mencapai 400.000 rumah hingga akhir 2026. Program tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang memenuhi kriteria dalam meningkatkan kualitas hunian menjadi rumah yang layak huni. Seiring perubahan program,…

JAKARTA – Proses peralihan hak atau balik nama tanah yang selama ini kerap dikeluhkan karena membutuhkan waktu tidak pasti akan mendapat batas waktu yang lebih jelas. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan pelayanan peralihan hak atau balik nama tanah dapat diselesaikan maksimal 10 hari, mulai 17 Agustus 2026. Menteri ATR/Kepala BPN Nusron…

JAKARTA – Pemerintah mengejar target besar program Bedah Rumah. Sebanyak 400.000 rumah ditargetkan mendapat bantuan hingga akhir Desember 2026, dengan pemerintah daerah didorong mempercepat pengusulan dan pelaksanaannya. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah kembali mengusulkan calon penerima setelah diberlakukannya aturan baru mengenai program Bedah Rumah. Dorongan tersebut disampaikan Tito seusai Rapat Koordinasi…

KUPANG – Pemerintah pusat menyiapkan dukungan anggaran senilai Rp20,5 triliun untuk 490 kabupaten/kota yang membutuhkan penguatan fiskal. Anggaran tersebut mulai dapat dicairkan pada Jumat (7/8/2026). Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan bahwa pencairan anggaran bukanlah akhir dari tanggung jawab pemerintah. Justru setelah dana mengalir ke daerah, pengawasan menjadi tantangan berikutnya. Purbaya menegaskan, Kementerian Keuangan…

JAKARTA – Spekulasi mengenai pergantian Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo yang ramai beredar di ruang publik akhirnya mendapat klarifikasi resmi dari Istana Negara. Pemerintah menegaskan hingga saat ini tidak ada Surat Presiden (Surpres) maupun proses resmi yang mengarah pada pergantian orang nomor satu di Korps Bhayangkara tersebut. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan…

MAKASSAR – Pemerintah akan mengubah pola penyaluran bantuan sosial dan layanan ekonomi desa melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Mulai September 2026, koperasi tidak lagi hanya berperan sebagai penyangga hasil pertanian dan perikanan, tetapi juga menjadi pusat distribusi bantuan pangan, bantuan tunai, alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga layanan logistik desa. Untuk mendukung peran baru…

JAKARTA – Sebanyak 79 pemerintah daerah (pemda) menghadapi tekanan fiskal yang mengancam kemampuan mereka membayar gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Untuk menutup belanja pegawai saja, pemerintah memperkirakan dibutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp3,5 triliun hingga Rp3,7 triliun. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, angka tersebut hanya mencakup…

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh pemerintah daerah berlomba-lomba menciptakan kota yang bersih, sehat, dan bebas dari sampah. Untuk mendorong percepatan penanganan persoalan sampah di daerah, pemerintah menyiapkan insentif sebesar Rp150 miliar bagi 10 kota terbersih di Indonesia. Komitmen tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri Akad Massal 62.000 Unit KPR Rumah Subsidi dan Penyaluran KUR…

Jakarta – PT Pertamina Patra Niaga resmi melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi yang mulai berlaku 1 Agustus 2026. Kebijakan ini mengikuti ketentuan pemerintah dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, serta daya beli masyarakat. Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, mengatakan penyesuaian harga dilakukan secara berkala sebagai…

JAKARTA, SUARA RAKYAT NEWS – Survei Indonesia Development Monitoring (IDM) mencatat tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto pada semester pertama 2026 mencapai 81,5 persen. Tingginya angka tersebut disebut dipengaruhi oleh penilaian publik terhadap penegakan hukum, stabilitas ekonomi, serta pelaksanaan sejumlah program prioritas pemerintah. Direktur Eksekutif IDM, Dedy Rohman, mengatakan masyarakat menilai pemerintah menunjukkan…