JAKARTA, SUARA RAKYAT NEWS — Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, melontarkan kritik keras terhadap Presiden Prabowo Subianto terkait pembentukan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Mahfud menilai pembentukan lembaga tersebut melanggar ketentuan undang-undang karena melewati batas waktu pengangkatan yang telah ditetapkan.
Pernyataan itu disampaikan Mahfud melalui siniar pribadinya, Mahfud MD: Titik Terang, dan diberitakan sejumlah media pada 8–11 Oktober 2026.
Mahfud merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024. Dalam Pasal 9 ayat (3), undang-undang tersebut mengatur bahwa anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia diangkat Presiden paling lambat tiga bulan terhitung sejak tanggal Presiden terpilih dilantik.
“Wantimpres ini sebenarnya pembentukannya sudah melanggar ketentuan undang-undang,” kata Mahfud, sebagaimana dikutip dalam pemberitaan JPNN pada 11 Oktober 2026.
Tenggat Tiga Bulan, Pelantikan Baru Dilakukan pada 2026
Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilantik pada 20 Oktober 2024. Berdasarkan tenggat tiga bulan dalam ketentuan tersebut, pengangkatan anggota Wantimpres seharusnya dilakukan paling lambat sekitar Januari 2025.
Namun, Presiden Prabowo baru melantik anggota Wantimpres pada 2 Oktober 2026, hampir dua tahun setelah dirinya resmi menjabat sebagai kepala negara.
Selisih waktu inilah yang menjadi dasar kritik Mahfud. Ia memandang persoalan tersebut bukan sekadar keterlambatan administratif, melainkan menyangkut kepatuhan penyelenggara negara terhadap peraturan perundang-undangan.
Mahfud juga menyoroti pentingnya kecermatan pemimpin negara dalam menjalankan ketentuan hukum yang berlaku.
“Ini ketatanegaraan, ini kan kecerobohan saja,” ujar Mahfud, sebagaimana dikutip dalam pemberitaan mengenai pernyataannya.
Mahfud Soroti Persoalan Hukum dan Etika Jabatan
Kritik Mahfud tidak hanya berkaitan dengan tenggat pembentukan Wantimpres. Dalam pemberitaan Warta Ekonomi pada 8 Oktober 2026, ia juga menyoroti persyaratan anggota Wantimpres yang tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
Mahfud mempertanyakan masuknya Anwar Usman dalam jajaran anggota Wantimpres dengan merujuk pada putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang sebelumnya menyatakan Anwar melakukan pelanggaran etik berat saat menjabat Ketua MK.
Sorotan tersebut menempatkan dua persoalan berbeda dalam perdebatan publik: kepatuhan terhadap tenggat pengangkatan anggota Wantimpres dan pemenuhan persyaratan bagi individu yang ditunjuk menjadi anggota lembaga tersebut.
Keduanya perlu dinilai berdasarkan ketentuan hukum yang relevan dan fakta yang dapat diverifikasi.
Wantimpres dan Strategi Politik Prabowo
Di luar aspek hukum, Mahfud juga memberikan pandangan mengenai dimensi politik pembentukan Wantimpres.
Menurut analisis Mahfud, lembaga tersebut dapat menjadi sarana bagi Prabowo untuk mengakomodasi berbagai kelompok dan tokoh dengan latar belakang politik yang berbeda. Ia bahkan menilai pemberian jabatan kepada figur yang sebelumnya berseberangan dengan pemerintah dapat menjadi strategi untuk merangkul sekaligus mengendalikan mereka.
Pandangan itu merupakan penilaian politik Mahfud terhadap strategi pemerintahan Prabowo, bukan fakta yang dengan sendirinya membuktikan motif Presiden dalam memilih setiap anggota Wantimpres.
Meski demikian, analisis tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana lembaga penasihat Presiden berfungsi memberikan pertimbangan secara substantif dan sejauh mana komposisinya mencerminkan strategi konsolidasi politik.
Pemerintah Perlu Menjelaskan Dasar Hukumnya
Presiden Prabowo melantik 26 anggota Wantimpres di Istana Negara, Jakarta, pada 2 Oktober 2026. Pengangkatan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 107/P Tahun 2026. Wantimpres bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan pemerintahan.
Polemik yang disampaikan Mahfud kini mengarah pada pertanyaan mendasar tentang kepatuhan terhadap hukum: mengapa pengangkatan anggota Wantimpres baru dilakukan setelah tenggat tiga bulan berlalu jauh, dan bagaimana pemerintah menjelaskan pelaksanaan ketentuan tersebut?
Perlu ditegaskan, penilaian Mahfud bahwa pembentukan Wantimpres melanggar undang-undang merupakan pendapat hukum yang disampaikannya kepada publik. Kesimpulan mengenai akibat hukum keterlambatan tersebut, termasuk apakah keputusan pengangkatan menjadi tidak sah, memerlukan analisis hukum tersendiri.
Namun, kritik itu tetap membuka ruang bagi pemerintah untuk memberikan penjelasan yang transparan mengenai dasar hukum dan proses pengangkatan anggota Wantimpres.
Dalam negara hukum, kekuasaan tidak terlepas dari batas-batas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Karena itu, kepatuhan terhadap hukum bukan hanya tuntutan bagi masyarakat, tetapi juga kewajiban bagi setiap penyelenggara negara.
Redaksi SRN



