JAMBI, SUARA RAKYAT NEWS — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi menahan mantan Ketua DPRD Kabupaten Merangin bersama empat tersangka lainnya dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD Merangin periode 2019–2024. Kasus ini diduga menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai Rp19,55 miliar.
Penahanan dilakukan pada Senin (12/10/2026), setelah penyidik memeriksa lima tersangka yang telah ditetapkan dalam perkara tersebut.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jambi, Nolly Wijaya, menjelaskan bahwa penyidik telah menetapkan enam orang sebagai tersangka. Namun, hingga penahanan dilakukan, baru lima orang yang menjalani proses tersebut.
Mereka terdiri atas mantan Ketua DPRD Merangin periode 2019–2024, pejabat pengguna anggaran, bendahara pengeluaran, serta seorang direktur perusahaan swasta.
Sementara itu, satu tersangka lainnya yang berinisial Z, mantan Wakil Ketua DPRD Merangin, belum menjalani pemeriksaan karena dilaporkan sedang menjalani perawatan di rumah sakit di Bukittinggi, Sumatera Barat.
DUGAAN PENYIMPANGAN ANGGARAN TERUNGKAP
Perkara ini menjadi sorotan karena penyidik menemukan sejumlah dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD Merangin yang bersumber dari APBD.
Berdasarkan hasil penyidikan yang disampaikan Kejati Jambi, dugaan penyimpangan tersebut antara lain berupa pencairan anggaran tanpa pengajuan dari pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK).
Bahkan, sejumlah PPTK disebut tidak mengetahui bahwa anggaran untuk kegiatan yang menjadi tanggung jawab mereka telah dicairkan oleh pengguna anggaran bersama bendahara pengeluaran.
Penyidik juga menemukan dugaan pembayaran fiktif kepada pihak ketiga, transfer dana dari rekening pengeluaran Sekretariat DPRD ke rekening pribadi yang tidak sesuai ketentuan, serta pengeluaran tanpa dokumen pertanggungjawaban yang memadai.
Tak hanya itu, terdapat dokumen pertanggungjawaban yang diduga sengaja dikosongkan, tanpa mencantumkan jenis maupun jumlah pengeluaran.
Dokumen tersebut diduga digunakan untuk menutupi besaran anggaran yang telah dicairkan, sehingga para pengelola kegiatan tidak mengetahui secara pasti jumlah dana yang digunakan.
Dugaan penyimpangan lainnya berkaitan dengan pembayaran biaya perjalanan dinas yang disebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KERUGIAN NEGARA RP19,55 MILIAR
Kejati Jambi menyebut dugaan rangkaian penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp19.549.137.859 atau sekitar Rp19,55 miliar.
Angka tersebut menjadi salah satu fokus utama dalam penanganan perkara, mengingat anggaran Sekretariat DPRD seharusnya digunakan untuk mendukung fungsi administrasi, teknis, dan operasional lembaga legislatif daerah.
Penyidik menyatakan telah mengantongi sedikitnya dua alat bukti untuk menetapkan para tersangka sesuai dengan peran masing-masing.
Lima tersangka yang telah ditahan ditempatkan di rumah tahanan berbeda. Tiga orang dititipkan di Rutan Kelas IIA Jambi, sedangkan dua tersangka perempuan ditempatkan di Rutan Perempuan Jambi.
Penahanan dilakukan selama 20 hari, terhitung sejak 12 hingga 31 Oktober 2026.
PENYIDIKAN MASIH BERLANJUT
Dalam perkara ini, para tersangka disangkakan melanggar ketentuan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 603 KUHP, dengan ketentuan penyesuaian pidana dan aturan terkait lainnya. Penyidik juga menerapkan sangkaan subsider berdasarkan ketentuan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Meski lima tersangka telah ditahan, proses hukum masih harus berjalan untuk mengungkap secara menyeluruh peran masing-masing pihak, aliran dana, serta pertanggungjawaban atas dugaan kerugian negara tersebut.
Kasus ini kembali menempatkan pengelolaan anggaran publik sebagai persoalan serius yang membutuhkan transparansi dan pengawasan ketat. Setiap rupiah APBD semestinya digunakan sesuai peruntukan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Redaksi SRN
