JAKARTA, SUARA RAKYAT NEWS – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI terus menuai sorotan. Kali ini, kritik datang dari pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, yang menyinggung minimnya peran Gibran selama mendampingi Presiden Prabowo Subianto.
Melalui unggahan di media sosial, Jumat (13/11/2026), Bivitri menilai Prabowo tidak pernah memberikan penugasan khusus kepada Gibran sebagaimana lazimnya dilakukan seorang presiden terhadap wakilnya.
Ia membandingkan kondisi tersebut dengan peran Jusuf Kalla dan Boediono yang pernah mendapatkan tanggung jawab khusus saat mendampingi presiden dalam pemerintahan sebelumnya.
Bivitri bahkan menduga, sejak awal Gibran lebih diposisikan sebagai pasangan politik untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2024, bukan sebagai figur yang dipersiapkan menjalankan peran strategis dalam pemerintahan.
“Prabowo tidak memberi Gibran peran apa-apa. Ya mungkin karena dari awal buat memenangkan kursi saja,” tulis Bivitri.
Tak hanya menyoroti posisi Gibran, Bivitri juga melontarkan kritik terhadap pola kepemimpinan Prabowo yang dinilainya cenderung terpusat pada satu orang atau one-man leader.
Menurutnya, orang-orang di sekitar Presiden lebih dibutuhkan untuk memberikan pembenaran dan konsultasi agar keputusan yang diinginkan dapat berjalan, bukan menjalankan fungsi pengawasan dan keseimbangan kekuasaan (checks and balances).
Bivitri juga mengingatkan bahwa pergantian Wakil Presiden tidak otomatis membawa perubahan bagi kehidupan masyarakat.
Secara konstitusional, Wakil Presiden bertugas membantu Presiden dalam menjalankan kewajibannya. Sementara itu, kendali pemerintahan tetap berada di tangan Presiden.
Karena itu, ia menilai kekuasaan Prabowo berpotensi semakin terkonsentrasi apabila tidak ada mekanisme pengimbang yang kuat.
Bivitri turut mengingatkan potensi semakin kuatnya tekanan terhadap kritik serta penggunaan hukum sebagai instrumen politik.
Di tengah dinamika pergantian Wakil Presiden, ia mengajak masyarakat agar tidak menggantungkan harapan terlalu besar kepada elite politik.
Sebaliknya, masyarakat harus membangun kekuatan kolektif, mengorganisasi diri, serta memperjuangkan kepentingannya secara bersama-sama.
“Stop berharap pada elite kekuasaan. Kita yang harus organisir diri untuk bertahan dan melawan,” tegasnya.
Redaksi***



