JAKARTA, SUARA RAKYAT NEWS – Keterbukaan informasi mengenai rekam jejak wakil rakyat kembali menjadi sorotan. Dari total 580 anggota DPR RI periode 2024–2029, sebanyak 211 orang atau sekitar 36,38 persen tercatat tidak mencantumkan latar belakang pendidikan saat mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Data tersebut terungkap dalam publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) bertajuk Statistik Politik 2024 yang mengolah data pencalonan dari KPU.
Berdasarkan data tersebut, lulusan Strata 1 (S1) menjadi kelompok terbesar dengan 155 anggota (26,72 persen). Berikutnya, lulusan Strata 2 (S2) sebanyak 119 orang (20,52 persen), serta lulusan Strata 3 (S3) sebanyak 29 orang (5 persen).
Sementara itu, sebanyak 63 anggota DPR tercatat memiliki pendidikan terakhir SMA atau sederajat (10,85 persen), dan tiga orang merupakan lulusan Diploma 3 (D3) atau sekitar 0,52 persen.
Namun, perhatian publik tertuju pada 211 anggota dewan yang tidak mencantumkan riwayat pendidikan mereka. Jumlah tersebut bahkan mencapai lebih dari sepertiga keseluruhan anggota DPR RI.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana keterbukaan informasi diterapkan oleh para pejabat yang memperoleh mandat langsung dari rakyat.
Sebagai lembaga yang memiliki tiga fungsi konstitusional, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPR memegang peran strategis dalam menentukan arah kebijakan negara. Karena itu, informasi mengenai rekam jejak para anggotanya, termasuk latar belakang pendidikan, menjadi salah satu aspek yang relevan untuk diketahui masyarakat.
Persoalannya bukan semata-mata mengenai tinggi atau rendahnya jenjang pendidikan. Sebab, persyaratan pendidikan minimal untuk menjadi calon anggota DPR adalah tamat SMA atau sederajat.
Namun, keterbukaan informasi tetap menjadi bagian penting dari pertanggungjawaban publik. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang memadai mengenai orang-orang yang mereka pilih untuk menduduki kursi parlemen.
Sorotan terhadap persoalan ini juga berkaitan dengan kebijakan KPU yang memberikan pilihan kepada calon legislatif untuk membuka atau tidak membuka daftar riwayat hidup mereka.
Pada akhirnya, fakta bahwa 211 anggota DPR tidak mencantumkan latar belakang pendidikan menyisakan pekerjaan rumah bagi penyelenggara pemilu dan lembaga legislatif.
Jika rekam jejak wakil rakyat saja tidak sepenuhnya dapat diketahui publik, sejauh mana prinsip transparansi dan akuntabilitas benar-benar dijalankan dalam demokrasi Indonesia?
Sumber: BPS
Redaksi***
