JAKARTA, SUARA RAKYAT NEWS – Pemerintah berpacu dengan waktu untuk menggenjot penerimaan pajak menjelang penutupan tahun anggaran 2026. Hingga Oktober, realisasi penerimaan pajak baru mencapai 76,2 persen dari target APBN. Sementara itu, masih terdapat sekitar Rp514 triliun yang harus dihimpun dalam dua bulan terakhir.
Besarnya penerimaan yang harus dikejar tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP), untuk mengoptimalkan pendapatan negara sebelum tahun anggaran 2026 berakhir.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan, realisasi penerimaan pajak hingga 31 Oktober 2026 tercatat sebesar Rp1.796,8 triliun. Angka tersebut setara 76,2 persen dari target APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp2.357,7 triliun.
“Masih ada Rp514 triliun yang harus dikumpulkan teman-teman pajak,” ungkap Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Menghadapi sisa waktu yang semakin terbatas, Suahasil meminta dukungan masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Ia menegaskan, penerimaan pajak menjadi salah satu sumber utama pembiayaan belanja negara, mulai dari penyelenggaraan pemerintahan hingga berbagai program pembangunan.
“Rp514 triliun dipakai buat apa? Untuk belanja negara. Saya mohon dukungan dari masyarakat untuk kita mengumpulkan penerimaan pajak,” ujarnya.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, penerimaan pajak hingga Oktober 2026 mengalami pertumbuhan 23,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Penerimaan tersebut terdiri atas PPh nonmigas sebesar Rp893,10 triliun, PPN dan PPnBM Rp793,55 triliun, PPh migas Rp48,88 triliun, serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp20,52 triliun.
Meski mencatatkan pertumbuhan, pemerintah tetap menghadapi pekerjaan besar untuk mengoptimalkan penerimaan pada November dan Desember.
Di tengah upaya mengejar target tersebut, tantangan pemerintah bukan hanya meningkatkan penerimaan, tetapi juga memastikan pengelolaan uang pajak dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Sebab, pajak yang dihimpun dari masyarakat merupakan uang rakyat yang harus kembali dalam bentuk pelayanan publik, pembangunan, serta kesejahteraan masyarakat.
Publik pun menanti sejauh mana pemerintah mampu mengoptimalkan penerimaan negara dalam dua bulan terakhir sekaligus memastikan setiap rupiah pajak benar-benar dipertanggungjawabkan untuk kepentingan rakyat.
Redaksi***



