KADIS DLH POHUWATO DITAHAN! DUGAAN KORUPSI ANGGARAN OPERASIONAL, KERUGIAN NEGARA DITAKSIR Rp1 MILIAR

Sunday, 15 November 2026, 09:58 am

POHUWATO, SUARA RAKYAT NEWS – Pengelolaan anggaran di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, kini menjadi sorotan hukum. Kepala DLH berinisial SM alias Mitro resmi ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pohuwato dalam perkara dugaan korupsi anggaran yang ditaksir merugikan keuangan negara sekitar Rp1 miliar.

Penahanan dilakukan pada Kamis (12/11/2026), setelah penyidik menetapkan SM sebagai tersangka atas dugaan penyimpangan anggaran dalam kapasitasnya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Perkara ini berkaitan dengan pengelolaan sejumlah pos belanja dinas, mulai dari pembayaran honorarium sopir, pengadaan bahan bakar minyak (BBM), pembelian suku cadang, hingga biaya operasional selama Tahun Anggaran 2023–2025.

Dalam proses penyidikan, kejaksaan mendalami dugaan pengangkatan empat orang sopir yang disebut memiliki hubungan kekeluargaan dengan tersangka. Mereka diduga tetap menerima honorarium meskipun tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

Tak hanya itu, penggunaan anggaran BBM dan pengadaan suku cadang kendaraan operasional juga menjadi bagian dari materi penyidikan. Bahkan, terdapat dugaan pengeluaran anggaran untuk kendaraan yang tidak lagi digunakan sebagaimana peruntukannya.

Untuk mengungkap konstruksi perkara, penyidik telah memeriksa 56 saksi dan satu orang ahli. Sebanyak 322 dokumen juga diamankan guna memperkuat pembuktian dugaan penyimpangan tersebut.

Kejari Pohuwato melakukan penahanan terhadap tersangka selama 20 hari di Lapas Kelas IIB Pohuwato, terhitung sejak 12 November 2026.

Meski satu tersangka telah ditahan, pengusutan perkara ini masih menyisakan sejumlah hal yang perlu didalami, terutama mengenai mekanisme penganggaran, pencairan, penggunaan, hingga pertanggungjawaban dana operasional di lingkungan DLH Pohuwato.

Kejaksaan juga masih membuka peluang pengembangan penyidikan untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa jabatan dan kewenangan dalam mengelola anggaran publik melekat dengan tanggung jawab hukum. Setiap penggunaan uang negara harus transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Suara Rakyat News akan terus mengawal perkembangan perkara ini, termasuk menantikan langkah kejaksaan dalam mengungkap secara menyeluruh dugaan penyimpangan anggaran di DLH Kabupaten Pohuwato.

Proses hukum tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Redaksi***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *