DITUDING MINTA UANG MILIARAN, DIRRESKRIMUM POLDA SULUT SURYADI TANTANG JOHN HAMENDA BUKTIKAN! ANCAM TUNTUT BALIK

Monday, 16 November 2026, 03:10 am

MANADO, SUARA RAKYAT NEWS – Tuduhan dugaan permintaan dana operasional dalam penanganan sengketa tanah di Kelurahan Malalayang Satu, Kota Manado, mendapat bantahan tegas dari Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol Suryadi.

Suryadi memastikan dirinya maupun penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sulut tidak pernah meminta uang kepada pihak pengusaha John Hamenda terkait penanganan perkara tersebut.

Bahkan, ia menantang John Hamenda bersama kuasa hukumnya untuk membuktikan tuduhan yang dialamatkan kepada dirinya melalui fakta dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Suryadi juga menegaskan tidak menutup kemungkinan menempuh langkah hukum apabila tuduhan tersebut tidak terbukti.

“Kalau tidak ada bukti laporan tersebut, maka akan kami tuntut balik,” tegas Suryadi kepada media, dikutip Sabtu (14/11/2026).

Ia menilai tuduhan permintaan dana operasional tersebut tidak berdasar. Menurutnya, penanganan perkara sengketa tanah itu telah melalui mekanisme hukum, termasuk putusan praperadilan dan rekomendasi Biro Pengawasan Penyidikan (Wassidik) Bareskrim Polri.

Terkait penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), Suryadi menjelaskan bahwa keputusan tersebut merupakan tindak lanjut atas putusan praperadilan dan rekomendasi hasil gelar perkara di Bareskrim Polri.

“Posisi perkara tersebut memang sudah dilakukan SP3 dengan dasar adanya putusan praperadilan. Kemudian ada juga rekomendasi dari Biro Wassidik karena salah satu pihak memohon agar perkara tersebut digelar di Biro Wassidik atas putusan praperadilan,” jelasnya.

Ia menambahkan, rekomendasi Biro Wassidik Bareskrim Polri meminta penyidik mematuhi putusan praperadilan dengan menghentikan penyidikan perkara tersebut.

Suryadi juga memastikan seluruh tahapan penanganan perkara telah dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) penyidikan tindak pidana.

Menurutnya, proses tersebut turut melalui mekanisme gelar perkara yang melibatkan pengawas eksternal.

“Menurut saya, sudah sesuai dengan tahapan atau SOP tentang penyidikan tindak pidana. Kemudian juga melalui mekanisme gelar yang dilakukan oleh penyidik dan diikuti para pengawas eksternal, sudah sesuai SOP yang ada di KUHAP,” tandasnya.

DIADUKAN KE PROPAM MABES POLRI

Polemik ini mencuat setelah pengusaha John Hamenda melalui kuasa hukumnya, advokat Santrawan Paparang, mengajukan pengaduan ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Pengaduan tersebut berkaitan dengan penanganan sengketa tanah seluas sekitar 52.651 meter persegi di Kelurahan Malalayang Satu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado. Aset yang menjadi objek sengketa itu ditaksir memiliki nilai ekonomi mencapai Rp600 miliar.

Pihak John Hamenda mempersoalkan proses penanganan perkara, termasuk dugaan permintaan dana operasional yang disebut-sebut mencapai miliaran rupiah.

Namun, tuduhan tersebut dibantah oleh Suryadi. Ia meminta agar setiap pernyataan yang disampaikan kepada publik didasarkan pada fakta dan bukti, bukan sekadar tuduhan.

Kini, pengaduan ke Propam Mabes Polri menjadi babak baru dalam polemik sengketa tanah bernilai ratusan miliar rupiah tersebut.

Publik menantikan tindak lanjut Propam Mabes Polri untuk menguji kebenaran pengaduan sekaligus memastikan apakah terdapat pelanggaran prosedur maupun etik dalam penanganan perkara tersebut.

Terlepas dari saling klaim dan bantahan kedua pihak, transparansi dan akuntabilitas menjadi hal penting yang harus dikedepankan.

Sebab, setiap dugaan pelanggaran oleh aparat penegak hukum harus diperiksa secara objektif, sementara setiap pihak yang menyampaikan tuduhan juga harus mampu mempertanggungjawabkan pernyataannya berdasarkan bukti.

Redaksi***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *