JAKARTA, SUARA RAKYAT NEWS – Presiden Prabowo Subianto merombak pucuk pimpinan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Letjen TNI Suharyanto digantikan oleh Mayjen TNI Kristomei Sianturi di tengah sorotan terhadap kasus dugaan korupsi yang diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Pergantian ini menjadi perhatian karena BNPB merupakan lembaga strategis yang bertanggung jawab mengoordinasikan penanggulangan bencana di Indonesia.
Kristomei Sianturi, yang sebelumnya menjabat Pangdam XXI/Radin Inten, mendatangi Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/10/2026), di tengah agenda perombakan sejumlah pejabat pemerintahan dan militer.
Kabar penunjukan Kristomei sebagai Kepala BNPB muncul ketika lembaga tersebut tengah menjadi sorotan publik menyusul OTT KPK yang mengungkap dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB.
OTT KPK, Adik Suharyanto Jadi Tersangka
KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan BNPB setelah operasi tangkap tangan pada Selasa (13/10/2026).
Salah satu tersangka adalah Bima Setiawan, adik kandung Suharyanto yang juga disebut sebagai tenaga ahli Kepala BNPB.
Selain Bima, KPK menetapkan pejabat pembuat komitmen BNPB Gabriel Purwaka Sigit, tenaga ahli Kepala BNPB Richard Erlangga, serta dua pihak swasta, Gery Prasetiawan dan Syifa Nrika Ghifarian, sebagai tersangka.
Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan pengadaan barang dan jasa yang anggarannya diduga bersumber dari Dana Siap Pakai untuk penanganan bencana.
KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai sekitar Rp3,3 miliar, logam mulia, serta aset dalam bentuk kripto yang masih didalami penyidik.
Kasus ini menempatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran kebencanaan sebagai perhatian publik. Pasalnya, dana tersebut diperuntukkan bagi penanganan bencana dan kebutuhan masyarakat yang terdampak.
Meski demikian, pergantian pimpinan BNPB tidak serta-merta dapat dikaitkan sebagai akibat dari perkara yang sedang diusut KPK tanpa adanya keterangan resmi mengenai alasan keputusan Presiden.
Karhutla Masih Membayangi
Di tengah dinamika tersebut, pemerintah juga menghadapi tantangan penanganan karhutla di sejumlah wilayah.
Selain pemadaman, penguatan pencegahan menjadi langkah penting untuk menekan risiko kebakaran berulang, terutama di kawasan gambut yang rentan terbakar dan dapat menimbulkan dampak luas bagi lingkungan maupun kesehatan masyarakat.
Pergantian pimpinan BNPB menjadi momentum penting bagi keberlanjutan koordinasi penanggulangan bencana, termasuk kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi dan kebakaran hutan serta lahan.
Publik kini menanti langkah konkret kepemimpinan baru dalam memastikan respons bencana berjalan cepat, koordinasi antarlembaga semakin kuat, dan anggaran penanganan bencana dikelola secara transparan.
Satyawan Pudyatmoko Disiapkan Pimpin BPGMN
Selain pergantian Kepala BNPB, agenda perombakan pejabat juga mencakup pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).
Nama Satyawan Pudyatmoko mencuat dalam agenda pelantikan di Istana Kepresidenan pada Kamis (15/10/2026). Ia disebut dipersiapkan untuk memimpin badan yang berfokus pada pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove.
Penguatan kelembagaan tersebut diharapkan mendukung perlindungan ekosistem serta upaya pencegahan karhutla, terutama di kawasan yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran tinggi.
Namun, rincian penetapan jabatan dan kewenangan lembaga tersebut perlu mengacu pada keputusan resmi pemerintah.
Sejumlah Petinggi TNI Turut Masuk Agenda Perombakan
Prabowo juga dikabarkan melakukan rotasi terhadap sejumlah pejabat tinggi TNI dalam rangkaian penataan posisi strategis di lingkungan pemerintahan dan militer.
Kedatangan sejumlah perwira tinggi ke Istana Kepresidenan memperkuat perhatian terhadap agenda pergantian jabatan tersebut. Rincian nama, jabatan lama, dan posisi baru masing-masing pejabat tetap perlu merujuk pada pengumuman resmi.
Pergantian pimpinan BNPB, pengusutan dugaan korupsi, dan penanganan karhutla kini menjadi tiga isu yang mendapat perhatian publik secara bersamaan.
Masyarakat menanti agar penataan organisasi diikuti peningkatan kinerja, penanganan bencana yang lebih efektif, serta pengelolaan anggaran yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Redaksi SRN***



