JAKARTA, SUARA RAKYAT NEWS – Badan Gizi Nasional (BGN) mulai mengubah peta penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebanyak 76 sekolah di Pulau Jawa dengan total 39.352 siswa dicoret sementara dari daftar penerima program setelah dinilai memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa secara mandiri.
Kebijakan tersebut merupakan bagian dari langkah penataan ulang atau refocusing anggaran MBG tahun 2026 agar bantuan pemerintah lebih tepat sasaran dan menjangkau kelompok masyarakat yang dinilai paling membutuhkan intervensi gizi.
Wakil Kepala BGN sekaligus Juru Bicara BGN, Agustina Arumsari, menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil evaluasi dan pemutakhiran data penerima manfaat.
Menurutnya, sekolah-sekolah yang dicoret bukan karena kehilangan hak, melainkan karena kondisi ekonomi dan kemampuan pemenuhan gizi siswanya dianggap lebih baik dibanding kelompok penerima lainnya.
“Melalui evaluasi yang kami lakukan, sekolah-sekolah tersebut dinilai mampu memenuhi kebutuhan gizi siswa secara mandiri sehingga intervensi pemerintah dapat dialihkan kepada kelompok yang lebih membutuhkan,” kata Agustina dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Dana yang sebelumnya dialokasikan untuk puluhan ribu siswa di sekolah-sekolah tersebut kini akan difokuskan ke wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) yang masih menghadapi keterbatasan akses pangan dan layanan dasar. Selain itu, kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita berisiko stunting juga menjadi sasaran utama penguatan program.
Langkah ini menandai perubahan strategi pemerintah dalam menjalankan MBG. Jika sebelumnya fokus diarahkan pada perluasan jumlah penerima, kini pemerintah mulai menitikberatkan pada efektivitas dan ketepatan sasaran penggunaan anggaran.
BGN menilai intervensi terhadap ibu hamil, ibu menyusui, dan balita memiliki dampak yang lebih besar terhadap upaya pencegahan stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.
Meski demikian, BGN memastikan daftar penerima MBG bersifat dinamis. Status sekolah yang dicoret dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti pembaruan data nasional yang terus dilakukan pemerintah.
“Kami terus memperbaiki kualitas data karena akurasi data menjadi fondasi utama dalam menentukan kebijakan yang adil dan tepat sasaran,” ujar Agustina.
Kebijakan ini diperkirakan akan memunculkan berbagai respons, terutama dari sekolah yang tidak lagi menerima manfaat program. Namun pemerintah menegaskan bahwa tujuan utama refocusing adalah memastikan anggaran negara benar-benar menyentuh kelompok yang paling rentan terhadap masalah gizi.
Di tengah upaya menekan angka stunting nasional, BGN memilih mengarahkan sumber daya yang tersedia kepada mereka yang dinilai paling membutuhkan, dengan harapan manfaat Program Makan Bergizi Gratis dapat dirasakan secara lebih optimal dan berkeadilan.
(Redaksi/Suara Rakyat News)
