Category: Opini

SUARA RAKYAT NEWS — Usulan Menteri HAM Natalius Pigai untuk membuka jabatan strategis non-operasional di tubuh Polri bagi kalangan sipil mulai memunculkan satu pertanyaan besar di ruang publik: apakah reformasi kelembagaan Polri akhirnya benar-benar akan disentuh dari dalam? Di tengah meningkatnya sorotan terhadap transparansi institusi penegak hukum, Pigai mengusulkan agar posisi seperti administrasi, keuangan, inspektorat,…

Wacana memperpanjang usia pensiun anggota Polri menjadi 60 tahun memantik gelombang pro dan kontra. Di tengah sulitnya regenerasi dan ketatnya jenjang karier di tubuh kepolisian, pernyataan mantan Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno justru mengejutkan publik. “Kalau masih produktif, usia 70 sampai 80 tahun pun tidak masalah,” ujarnya. Pernyataan itu langsung memicu perdebatan. Sebagian menilai pengalaman perwira…

Diplomat senior Indonesia, Dino Patti Djalal, mengkritik tingginya frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya telah melampaui batas kewajaran. Menurut dia, intensitas lawatan Presiden berpotensi memunculkan pertanyaan publik mengenai efektivitas diplomasi serta efisiensi penggunaan anggaran negara. Ketua Dewan Pembina Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) itu menyebut sejak dilantik sebagai presiden, Prabowo menghabiskan…

Oleh: Novie Ngangi – Pegiat Antikorupsi Sulut Corruption Watch (SCW) Setiap tahun, pemerintah daerah berlomba memburu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Predikat itu dipamerkan dalam baliho, pidato resmi, hingga media sosial pemerintah sebagai simbol keberhasilan tata kelola keuangan daerah. Namun di balik euforia tersebut, muncul pertanyaan yang semakin sulit dijawab…

Masih banyak pejabat publik beranggapan seseorang baru bisa disebut koruptor jika terbukti menikmati uang negara untuk kepentingan pribadi. Padahal dalam praktik hukum tindak pidana korupsi, logika itu tidak selalu berlaku. Seorang kepala daerah, pejabat proyek, hingga tim pemeriksa pekerjaan tetap dapat dipidana korupsi meski tidak menerima uang sepeser pun. Kuncinya bukan hanya pada aliran uang…

Seorang pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Bursok Anthony Marlon, dicopot dari jabatannya setelah menyampaikan kritik terbuka yang mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur. Bursok sebelumnya menjabat Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga (TURT) pada Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-70/PJ/2026 tertanggal 30…

Politikus PDI Perjuangan (PDIP), Ferdinand Hutahaean, melontarkan peringatan keras terkait wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang sebelumnya disampaikan oleh Jusuf Kalla. Ferdinand menilai, pernyataan tersebut tidak hanya berdimensi ekonomi, tetapi berpotensi memicu dampak politik yang serius, terutama bagi Presiden terpilih, Prabowo Subianto.Menurutnya, kenaikan harga BBM bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan bisa menjadi pemicu…

Video pengunduran diri Aipda Vicky Aristo Katiandago (VAK) mungkin terlihat sederhana. Namun, rangkaian peristiwa di baliknya tidak sesederhana itu.Klarifikasi sudah disampaikan.Polda Sulawesi Utara menegaskan bahwa mutasi adalah hal rutin.Pengunduran diri disebut sebagai keputusan pribadi yang diajukan sejak 2025. Secara administratif, semuanya dinyatakan sesuai prosedur.Tapi publik tidak berhenti pada administrasi. Publik membaca konteks.Saat itu, VAK menjabat…

Kata-kata Nelson Mandela adalah tamparan telanjang bagi kekuasaan yang pongah. Ia membongkar kebohongan paling mapan dalam politik modern: bahwa kejahatan negara selalu datang dari kekerasan terbuka. Faktanya, kejahatan paling mematikan justru lahir dari meja rapat, lembar kebijakan, dan tanda tangan pejabat yang mengorbankan rakyat demi kepentingan segelintir elite. Penjahat yang dimaksud Mandela bukan perampok jalanan,…

JAKARTA, 4 Februari 2026 — Reformasi hukum pidana di Indonesia memasuki fase baru dengan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 2023 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 20 Tahun 2025. Kedua regulasi ini menegaskan bahwa penyidik dan penuntut umum tidak lagi berada di atas hukum. Dalam aturan terbaru tersebut, aparat…