JAKARTA, SUARA RAKYAT NEWS – Polemik putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin memanas. Kali ini, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melontarkan sindiran keras kepada Partai Demokrat setelah kadernya, Jansen Sitindaon, mendesak Gibran mundur dari jabatan wakil presiden. Ketua DPP PSI, Bestari Barus, mempertanyakan sikap Jansen…
JAKARTA, SUARA RAKYAT NEWS – Polemik keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan. Kali ini, perhatian publik tertuju pada langkah mendadak Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan agenda konferensi pers terkait putusan kasasi perkara Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan SMA milik Gibran, Senin (2/11/2026). Konferensi pers yang semula dijadwalkan berlangsung pukul 11.00…
JAKARTA, SUARA RAKYAT NEWS – Polemik keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin memanas. Kali ini, Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Benny K. Harman, secara terbuka mempertanyakan legitimasi hukum Gibran sebagai orang nomor dua di Indonesia. Benny menilai putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA…
JAKARTA, SUARA RAKYAT NEWS – Putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan tidak sah dan batal demi hukum surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai menuai respons dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Di tengah sorotan publik terhadap dokumen yang pernah digunakan sebagai persyaratan pencalonan Gibran pada Pemilu Presiden 2024, KPU…
JAKARTA, SUARA RAKYAT NEWS – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak hanya berfokus pada penangkapan pelaku dalam memberantas kejahatan siber dan sindikat kriminal lintas negara. Penindakan harus dilanjutkan dengan membongkar jaringan, menelusuri aliran dana, hingga melacak aset hasil kejahatan. Menurut Suyudi, menangkap pelaku tanpa menyentuh sumber keuangan sindikat berpotensi…
JAKARTA, SUARA RAKYAT NEWS – Dugaan praktik percaloan dan penyalahgunaan akses dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencuat ke publik. Seorang oknum di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) diduga memanfaatkan jaringan yayasan untuk menguasai ratusan titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan potensi keuntungan mencapai Rp1 miliar per hari. Pengungkapan tersebut disampaikan Kepala BGN,…
JAKARTA, SUARA RAKYAT NEWS – Sebanyak 34 perwira Polri yang pernah meraih penghargaan Adhi Makayasa dari Akademi Kepolisian (Akpol) tercatat masih aktif mengabdi di institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Mereka merupakan para lulusan terbaik Akpol dari berbagai angkatan, mulai 1991 hingga 2026. Perjalanan karier mereka kini menunjukkan jenjang kepangkatan yang beragam, dari Komisaris Jenderal…
PALANGKA RAYA, SUARA RAKYAT NEWS – Kegeraman para peternak ayam di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, terhadap pemadaman listrik bergilir akhirnya memuncak. Sebanyak 2.000 bangkai ayam dikirim ke halaman Kantor PT PLN (Persero) UP3 Palangka Raya, dikutip Jumat (30/10/2026), sebagai bentuk protes atas kerugian besar yang mereka alami. Aksi tersebut bukan sekadar unjuk rasa biasa. Ribuan…
JAKARTA, SUARA RAKYAT NEWS – Polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berpotensi memasuki babak baru di panggung politik nasional. Kali ini, komunikasi antara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan PDI Perjuangan (PDIP) menjadi perhatian setelah kedua partai membuka ruang koordinasi untuk membawa aspirasi masyarakat terkait persoalan tersebut ke DPR RI. Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad…
JAKARTA, SUARA RAKYAT NEWS – Dugaan penyelewengan beras subsidi pemerintah berbuntut pencopotan sejumlah pejabat. Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, mengambil tindakan tegas dengan mencopot delapan pejabat di lingkungan Perum Bulog dan Bapanas. Sementara itu, dua pejabat lainnya dijatuhi sanksi peringatan. Penindakan tidak hanya menyasar internal lembaga pemerintah. Sebanyak sembilan…
