JAKARTA, SUARA RAKYAT NEWS – Polemik keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan. Kali ini, perhatian publik tertuju pada langkah mendadak Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan agenda konferensi pers terkait putusan kasasi perkara Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan SMA milik Gibran, Senin (2/11/2026).
Konferensi pers yang semula dijadwalkan berlangsung pukul 11.00 WIB itu sedianya menjadi kesempatan bagi MA untuk menjelaskan secara resmi substansi putusan yang telah mengabulkan seluruh gugatan penggugat.
Pembatalan tersebut memunculkan tanda tanya, mengingat perkara ini menyangkut dokumen pendidikan yang berkaitan dengan persyaratan administrasi pencalonan Wakil Presiden pada Pilpres 2024.
Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Andi Julia Cakrawala, menjelaskan bahwa konferensi pers dibatalkan karena pihaknya belum menerima salinan lengkap putusan perkara Nomor 742 K/TUN/2026.
Dalam keterangan tertulis, Senin (2/11/2026), Andi menyebutkan bahwa salinan putusan diperlukan agar MA dapat memberikan penjelasan secara utuh dan akurat kepada media maupun masyarakat.
“Sehingga kami belum dapat memberikan informasi secara utuh pada konferensi pers hari ini, untuk itu konferensi pada hari ini dibatalkan hingga pemberitahuan lebih lanjut,” demikian keterangan Andi.
MA Kabulkan Seluruh Gugatan
Sebelumnya, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Subhan Palal terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 tersebut dijatuhkan pada Jumat (30/10/2026). Majelis hakim membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan mengabulkan seluruh gugatan penggugat.
Objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019, yakni dokumen penyetaraan pendidikan yang berkaitan dengan persyaratan administrasi pencalonan Gibran pada Pilpres 2024.
Dalam amar putusannya, MA menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah dan batal demi hukum. MA juga memerintahkan agar dokumen itu ditarik dari pihak yang menguasainya untuk kemudian dimusnahkan.
Putusan ini menjadi perkembangan penting dalam polemik dokumen pendidikan Gibran yang selama ini menuai perhatian dan perdebatan di tengah masyarakat.
Publik Menanti Penjelasan dan Implikasi Hukum
Pembatalan konferensi pers membuat sejumlah persoalan penting masih menunggu penjelasan resmi MA.
Publik ingin mengetahui secara terang pertimbangan hukum majelis hakim, alasan pembatalan putusan pengadilan tingkat sebelumnya, serta batas dan konsekuensi hukum dari putusan kasasi tersebut.
Redaksi***



