JAKARTA, SUARA RAKYAT NEWS – Polemik keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin memanas. Kali ini, Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Benny K. Harman, secara terbuka mempertanyakan legitimasi hukum Gibran sebagai orang nomor dua di Indonesia.
Benny menilai putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA Gibran tidak sah dan batal demi hukum membawa konsekuensi serius terhadap kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Menurut Benny, persoalan tersebut tidak bisa hanya dipandang sebagai sengketa administratif terkait dokumen pendidikan. Sebab, dokumen yang dipersoalkan merupakan salah satu persyaratan yang digunakan dalam proses pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
Ia mengaitkan putusan MA tersebut dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya mengenai persoalan bukti pendidikan Gibran.
Benny berpendapat, apabila kedua putusan tersebut dimaknai sebagaimana yang ia uraikan, maka terdapat konsekuensi hukum terhadap pemenuhan persyaratan pencalonan Gibran sebagai wakil presiden.
“Dengan dua putusan itu maka kedudukan Mas Gibran sebagai Wapres juga tidak sah dan secara hukum pula otomatis batal. Bukan dibatalkan, namun batal demi hukum. Itu hukumnya. Itu aturannya,” tegas Benny melalui akun X pribadinya pada Minggu (1/11/2026).
Politikus Partai Demokrat itu bahkan menegaskan bahwa menurut penafsirannya, konsekuensi hukum tersebut berlaku sejak putusan MA mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan dibacakan.
“Sejak kapan kedudukan Wapres Mas Gibran tidak sah dan batal demi hukum? Tentu saja seturut hukum sejak putusan MA tentang pembatalan suket itu dibacakan, kecuali ada ketentuan lain,” ungkapnya.
PUTUSAN MA JADI SOROTAN
Sebagaimana diketahui, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Subhan dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026.
Dalam amar putusannya, MA membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan mengabulkan seluruh gugatan penggugat.
MA menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tidak sah dan batal demi hukum.
Bahkan, dalam amar putusan tersebut, MA memerintahkan agar surat keterangan itu ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.
Putusan tersebut menjadi babak baru dalam polemik dokumen pendidikan Gibran yang kini merembet pada perdebatan mengenai persyaratan pencalonan dan legitimasi jabatan wakil presiden.
Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa objek langsung putusan MA adalah surat keterangan penyetaraan pendidikan, bukan pembatalan jabatan wakil presiden.
Sementara itu, konsekuensi terhadap kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden masih menjadi perdebatan hukum dan konstitusional yang harus diselesaikan melalui mekanisme ketatanegaraan sesuai peraturan perundang-undangan.
Perkembangan ini diperkirakan akan terus menjadi perhatian publik, mengingat persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut dokumen pendidikan seorang pejabat negara, melainkan juga menyentuh persoalan persyaratan konstitusional dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara.
Redaksi***
