Sekjen PKS Akui Dihubungi Hasto PDIP, Polemik Ijazah Gibran Sepakat Dibawa ke DPR

Monday, 16 November 2026, 00:11 am

JAKARTA, SUARA RAKYAT NEWS – Polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berpotensi memasuki babak baru di panggung politik nasional. Kali ini, komunikasi antara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan PDI Perjuangan (PDIP) menjadi perhatian setelah kedua partai membuka ruang koordinasi untuk membawa aspirasi masyarakat terkait persoalan tersebut ke DPR RI.

Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid, mengungkapkan dirinya telah dihubungi Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto. Komunikasi itu membahas perkembangan polemik dokumen pendidikan Gibran sekaligus respons terhadap aspirasi masyarakat sipil yang menginginkan persoalan tersebut mendapat perhatian lebih serius.

Menurut Kholid, Hasto menyampaikan apresiasi terhadap langkah PKS yang telah menerima dan menampung aspirasi masyarakat. Bahkan, dalam komunikasi tersebut, PDIP disebut memiliki pandangan yang sejalan dengan PKS mengenai pentingnya menindaklanjuti persoalan itu melalui jalur kelembagaan.

Kholid menegaskan, PKS siap menjadi jembatan untuk menyampaikan aspirasi publik kepada DPR RI. Namun, proses tersebut baru dapat ditindaklanjuti setelah masa reses parlemen berakhir.

“Saya sampaikan bahwa PKS siap menjadi jembatan aspirasi publik, dan akan sampaikan aspirasi ini ke DPR RI. Karena DPR RI lagi reses, kami akan tindak lanjuti pas masuk sidang nanti,” kata Kholid, Sabtu (31/10/2026).

Ia juga mengungkapkan bahwa PDIP berencana menjalin komunikasi dengan partai-partai politik lainnya di parlemen. Langkah tersebut membuka peluang terbangunnya pembahasan lintas fraksi agar aspirasi masyarakat tidak berhenti pada komunikasi politik antarelite.

Bagi PKS, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut perdebatan dokumen pendidikan seorang pejabat negara. Kholid menilai, isu tersebut juga berkaitan dengan marwah lembaga negara, etika bernegara, etika demokrasi, serta legitimasi kepemimpinan wakil presiden.

Hak Angket DPR Mulai Menjadi Perhatian

Seiring berkembangnya komunikasi politik PKS dan PDIP, perhatian publik mulai tertuju pada kemungkinan penggunaan hak konstitusional DPR, termasuk hak angket dan hak menyatakan pendapat.

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, sebelumnya mengungkapkan bahwa Fraksi PKS telah diminta menindaklanjuti komunikasi antara kedua sekretaris jenderal tersebut.

Meski demikian, langkah konkret yang akan ditempuh masih menunggu pembahasan lebih lanjut setelah DPR kembali memasuki masa persidangan.

Mardani juga menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi terkait polemik pencalonan Gibran yang dinilainya sebagai bagian dari fakta hukum yang perlu dicermati secara serius.

Namun, penting dicatat, hingga saat ini belum ada keputusan resmi mengenai pengajuan hak angket oleh PKS maupun PDIP. Pembicaraan masih berada pada tahap komunikasi politik dan penjajakan tindak lanjut di parlemen.

Menunggu Langkah Nyata Parlemen

Komunikasi antara PKS dan PDIP ini menjadi perkembangan politik yang patut dicermati. Pasalnya, aspirasi mengenai polemik dokumen pendidikan Gibran kini mulai mendapat ruang pembicaraan di antara partai-partai yang memiliki kekuatan politik di DPR.

Jika komunikasi tersebut berlanjut menjadi agenda resmi parlemen, persoalan ini berpotensi berkembang dari perdebatan publik menjadi pembahasan melalui mekanisme konstitusional.

Publik kini menanti apakah kesamaan pandangan PKS dan PDIP akan benar-benar diwujudkan dalam langkah politik konkret di DPR, atau hanya berhenti pada komunikasi dan pernyataan dukungan antarelite partai.

Redaksi***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *