Sorotan terhadap anggaran di lingkungan rumah jabatan Gubernur Kalimantan Timur bukan muncul tiba-tiba.
Sebelumnya, media sosial lebih dulu diramaikan oleh sejumlah pos belanja bernilai besar: renovasi rumah dinas mencapai Rp25 miliar, pengadaan mobil dinas Rp8,5 miliar, hingga kursi pijat senilai Rp125 juta. Deretan angka ini membentuk persepsi awal—bahwa ada belanja yang dinilai tidak sensitif di tengah situasi ekonomi masyarakat.
Di tengah konteks itu, muncul angka lain: Rp450 juta untuk jasa laundry.
Informasi ini cepat menyebar dan memicu reaksi keras publik. Banyak yang mengira anggaran tersebut digunakan semata-mata untuk mencuci pakaian pribadi gubernur.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membantah.
Pelaksana Tugas Kepala Biro Umum Setdaprov Kaltim, Astri Intan Nirwany, menyebut informasi tersebut tidak utuh. Ia menjelaskan, istilah “belanja jasa cuci laundry kepala daerah” dalam dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) hanyalah nomenklatur administratif.
“Anggaran Rp450 juta itu mencakup seluruh kebutuhan kebersihan di rumah jabatan, bukan hanya pakaian gubernur,” kata Astri, Senin, 4 Mei 2026.
Penelusuran menunjukkan, anggaran tersebut digunakan untuk mencuci berbagai perlengkapan: karpet, gorden, sprei, bed cover, hingga taplak meja yang digunakan dalam kegiatan resmi.
Kompleks rumah jabatan—termasuk Lamin Etam—memiliki fungsi lebih luas dari sekadar hunian. Di dalamnya terdapat guest house, ruang pertemuan, hingga fasilitas ibadah yang rutin digunakan untuk kegiatan kedinasan, sosial, dan keagamaan. Tamu-tamu dari pemerintah pusat maupun daerah lain disebut kerap menginap.
Pergantian linen, menurut Astri, bisa terjadi hampir setiap hari, terutama saat ada kunjungan tamu.
Pemerintah provinsi juga menyatakan fasilitas tersebut kerap dimanfaatkan masyarakat tanpa dipungut biaya. Konsekuensinya, seluruh biaya operasional—including laundry—ditanggung oleh anggaran daerah.
Namun, dalam konteks rangkaian anggaran sebelumnya, polemik ini tidak berhenti pada klarifikasi teknis.
Yang dipersoalkan publik bukan semata angka, melainkan rasa kepantasan.
Di tengah tekanan ekonomi, setiap pos belanja pemerintah tak lagi dilihat sebagai sekadar kebutuhan administratif—melainkan cerminan prioritas dan kepekaan.
Dan di situlah, satu istilah dalam dokumen bisa berubah menjadi krisis kepercayaan.
