JAKARTA — Hampir tiga dekade setelah krisis moneter 1997–1998 mengguncang Indonesia, pemerintah akhirnya menuntaskan kewajiban surat utang yang berkaitan dengan penanganan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Pelunasan tersebut rampung pada Agustus 2026, di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dengan menggunakan surplus Bank Indonesia (BI) yang disetorkan ke kas negara.
Menteri Keuangan baru, Suahasil Nazara, menyampaikan bahwa pemerintah pada masa krisis 1997–1998 menerbitkan berbagai jenis obligasi dengan nilai keseluruhan mencapai sekitar Rp640 triliun.
“Kalau kita lihat lagi sejarah 30 tahun yang lalu itu, ketika menangani krisis 1997–1998 pemerintah mengeluarkan total obligasi Rp640 triliun saat itu, dan kita membayar kembali itu,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, dikutip Jumat (18/9/2026).
Menurut Suahasil, pelunasan kewajiban tersebut dilakukan secara bertahap. Obligasi rekapitalisasi telah lunas pada Juli 2020, sedangkan kewajiban surat utang yang diterbitkan dalam rangka BLBI baru diselesaikan pada Agustus 2026.
Suahasil: “Ini Juga Adalah Suatu Prestasi Kita”
Suahasil secara khusus menyebut tuntasnya kewajiban tersebut sebagai sebuah pencapaian pemerintah.
“Sekarang, surat utang yang dalam rangka penanganan krisis 97–98 kemarin tuntas kami selesaikan pada bulan Agustus. Ini juga adalah suatu prestasi kita,” ujar Suahasil.
Ia menjelaskan, pelunasan dilakukan dengan memanfaatkan surplus BI. Berdasarkan hasil audit buku 2025, BI memiliki surplus yang kemudian disetorkan ke kas negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah menerima pendapatan dari pos Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND) sekitar Rp58 triliun, sementara sekitar Rp55 triliun surplus BI digunakan untuk membayar kembali kewajiban surat utang yang diterbitkan dalam rangka penanganan krisis 1997–1998.
“Setiap kali ada surplus kita bayar, ada surplus kita bayar,” jelas Suahasil mengenai mekanisme pembayaran kewajiban tersebut.
Hampir 30 Tahun Menjadi Beban Fiskal
Kewajiban tersebut merupakan bagian dari konsekuensi fiskal penanganan krisis keuangan dan perbankan yang terjadi pada akhir 1990-an.
Pemerintah menerbitkan berbagai instrumen obligasi untuk menangani dampak krisis tersebut. Karena memiliki jenis dan jatuh tempo berbeda, pelunasannya berlangsung secara bertahap selama puluhan tahun.
Kini, kewajiban surat utang terkait BLBI dinyatakan telah selesai.
“Ini adalah suatu sejarah perjalanan sektor keuangan Indonesia,” kata Suahasil. Ia menambahkan, penanganan krisis saat itu memungkinkan Indonesia melanjutkan reformasi dan pembangunan hingga sekarang.
Redaksi/ SRN



