JAKARTA — Persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024 kembali bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK).
Sebanyak 12 pemohon mengajukan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang telah diregistrasi MK dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Sidang pemeriksaan pendahuluan dijadwalkan berlangsung Senin (21/9/2026) pukul 19.00 WIB.
Para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran ketika ditetapkan sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024. Mereka mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 169 huruf r UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mewajibkan calon presiden dan wakil presiden berpendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat.
Dalam permohonannya, para pemohon meminta MK menilai apakah Gibran memenuhi persyaratan tersebut saat proses pencalonan dan penetapan pasangan calon Pilpres 2024.
Salah satu pemohon, Denny Indrayana, menyatakan persidangan di MK dapat menjadi ruang untuk menguji persoalan tersebut secara terbuka. Ia juga mendorong Gibran menggunakan kesempatan persidangan untuk memberikan pembelaan dan membuktikan bahwa dirinya memenuhi syarat pendidikan sebagai calon wakil presiden.
12 Pemohon Masuk Arena Konstitusi
Berdasarkan data resmi MK, 12 pemohon dalam perkara tersebut adalah Brahma Aryana, Tiurma M.S. Sihombing, Bonatua Silalahi, H.M. Subhan, drg. Moeryono, Soenarko MD, Hanafie Asnan, Slamet Soebijanto, Tyasno Sudarto, Fachrul Razi, Denny Indrayana, dan Ansufri ID Sambo.
Perkara ini juga dikaitkan dengan sejumlah kelompok dan tokoh, termasuk Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Komite Independen Pemantau Pemilu, dan Partai Ummat.
Para pemohon tidak hanya meminta MK memeriksa persoalan syarat pendidikan, tetapi juga mengajukan sejumlah petitum terkait keabsahan pencalonan Gibran serta keputusan KPU yang berkaitan dengan Pilpres 2024.
Namun, seluruh dalil tersebut masih merupakan permohonan dan argumentasi para pemohon. MK belum menyatakan bahwa Gibran terbukti tidak memenuhi syarat pendidikan.
MK Mulai Periksa Perkara
Perkara tersebut kini memasuki tahap pemeriksaan pendahuluan. MK sendiri menegaskan bahwa penerbitan PMK Nomor 1 Tahun 2026 untuk mengatur tahapan perkara tidak berarti Mahkamah telah mengambil sikap mengenai kewenangan, kedudukan hukum para pemohon, tenggat waktu, objek perkara, maupun pokok permohonan.
Artinya, sidang ini menjadi tahap awal untuk menguji permohonan yang diajukan 12 pemohon sebelum MK menentukan bagaimana perkara tersebut akan berlanjut.
Kini bola berada di ruang sidang MK: apakah dalil mengenai syarat pendidikan Gibran dapat dibuktikan secara hukum atau justru gugur dalam proses pemeriksaan perkara.
Redaksi/ SRN



