JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus kepada pimpinan baru Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) agar pola komunikasi pemerintah dengan masyarakat tidak berjalan satu arah.
Sehari setelah pelantikan pimpinan baru Bakom, Prabowo memanggil Kepala Bakom Syahganda Nainggolan dan Wakil Kepala Bakom Fadli Tri Hartono ke kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, dikutip Minggu (4/10/2026) sore.
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menekankan pentingnya membangun komunikasi pemerintah yang lebih dekat, terbuka, sederhana, dan dua arah dengan masyarakat.
Komunikasi pemerintah, menurut arahan Presiden, tidak cukup hanya menyampaikan program maupun capaian pemerintah kepada publik. Masyarakat juga perlu memahami arah dan alasan di balik setiap kebijakan yang diambil pemerintah.
Namun, ada pesan lain yang menjadi perhatian utama: pemerintah harus mau mendengar.
Bakom diarahkan tidak sekadar menjadi penyampai informasi atau narasi pemerintah. Lembaga tersebut juga diharapkan aktif menyerap masukan, keluhan, kritik, dan aspirasi masyarakat untuk diteruskan kepada kementerian maupun lembaga terkait, termasuk kepada Presiden.
Dengan pola tersebut, Bakom diposisikan sebagai salah satu jembatan komunikasi antara pemerintah, media, dan masyarakat.
Arahan Prabowo ini disampaikan tidak lama setelah Syahganda dan Fadli resmi dilantik sebagai pimpinan Bakom pada Jumat (2/10/2026).
Pengangkatan keduanya dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 106/P Tahun 2026. Syahganda menggantikan Muhammad Qodari yang kini dipercaya sebagai Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) merangkap anggota.
Posisi Bakom pun mendapat penekanan baru. Tugasnya bukan hanya memastikan kebijakan pemerintah tersampaikan kepada publik, tetapi juga memastikan suara masyarakat dapat kembali masuk ke dalam ruang pengambilan kebijakan.
Artinya, komunikasi pemerintah diarahkan untuk berjalan dalam dua arah: pemerintah menjelaskan, masyarakat merespons; pemerintah menyampaikan, tetapi juga mendengar.
Pola komunikasi yang terbuka dan dialogis tersebut diharapkan dapat menjadi jembatan agar kebijakan pemerintah tidak hanya diketahui masyarakat, tetapi juga dipahami sekaligus mendapat ruang untuk menerima masukan dari publik.
Pesan Presiden menjadi jelas: Bakom bukan sekadar tempat pemerintah berbicara kepada rakyat, tetapi juga kanal bagi pemerintah untuk mendengar suara rakyat.
Redaksi SRN
