JAKARTA — Rencana pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp11 triliun untuk membuka rekening secara massal bagi lebih dari 200 juta warga menuai sorotan tajam dari PDI Perjuangan (PDIP).
Politikus PDIP Mohamad Guntur Romli mempertanyakan hitung-hitungan anggaran tersebut. Sorotan itu disampaikan melalui akun X pribadinya pada 12 September 2026.
Guntur menyoroti tiga angka yang diumumkan pemerintah, yakni lebih dari 200 juta rekening, saldo awal Rp50 ribu per rekening, dan total anggaran sekitar Rp11 triliun.
Dengan hitungan sederhana, jika 200 juta rekening masing-masing mendapatkan saldo awal Rp50 ribu, kebutuhan dananya sekitar Rp10 triliun.
Dari sinilah Guntur mempertanyakan adanya selisih sekitar Rp1 triliun.
Ia mempertanyakan untuk apa selisih tersebut dialokasikan dan apa saja komponen yang membuat total anggaran mencapai Rp11 triliun.
Guntur bahkan melontarkan sindiran keras dengan menggunakan istilah “babi siluman” untuk menggambarkan kekhawatirannya terhadap kemungkinan adanya komponen anggaran yang belum dijelaskan secara terbuka.
Namun, istilah tersebut merupakan sindiran dan kritik politik Guntur, bukan bukti bahwa telah terjadi penyimpangan atau kebocoran anggaran.
Berawal dari Rencana Rekening Massal
Polemik ini berawal dari rencana pemerintah memperluas kepemilikan rekening bank masyarakat. Presiden Prabowo Subianto disebut mendorong agar masyarakat memiliki rekening sebagai bagian dari upaya memperluas inklusi keuangan.
Rencana tersebut kemudian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada 9 September 2026.
Pemerintah menyiapkan sekitar Rp11 triliun dari APBN untuk program pembukaan rekening massal bagi lebih dari 200 juta masyarakat. Setiap rekening disebut akan memperoleh saldo awal sebesar Rp50 ribu.
Pemerintah menyatakan mekanisme pelaksanaannya masih akan dibahas bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Program tersebut juga direncanakan berlangsung secara bertahap.
Namun, besarnya anggaran justru menjadi titik kritis yang disorot Guntur.
Jika saldo awal untuk 200 juta rekening membutuhkan sekitar Rp10 triliun, maka muncul pertanyaan mengenai komponen lain yang membuat total anggaran mencapai Rp11 triliun.
Apakah untuk biaya administrasi, pembangunan infrastruktur sistem, proses pembukaan rekening, atau kebutuhan lainnya?
Pertanyaan itulah yang kini menuntut penjelasan lebih rinci dari pemerintah.
Transparansi Uang Negara Dipertanyakan
Program pembukaan rekening massal pada dasarnya ditujukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan mempermudah penyaluran berbagai program pemerintah.
Namun, ketika dana yang disiapkan berasal dari APBN dan nilainya mencapai Rp11 triliun, publik tentu berhak mengetahui secara transparan bagaimana uang tersebut akan digunakan.
Pemerintah perlu menjelaskan secara rinci dasar penghitungan Rp11 triliun, berapa dana yang benar-benar masuk ke rekening masyarakat, serta ke mana alokasi anggaran lainnya diarahkan.
Sebab, yang dipersoalkan Guntur bukan sekadar soal pembukaan rekening.
Yang menjadi sorotan adalah transparansi penggunaan setiap rupiah uang negara.
Jika benar terdapat selisih sekitar Rp1 triliun dari perhitungan saldo awal, publik pun wajar mengajukan pertanyaan:
“Rp1 triliun itu untuk apa?”
Pada titik inilah pemerintah dituntut memberikan penjelasan secara terbuka agar program yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat tidak menimbulkan spekulasi baru mengenai penggunaan anggaran negara.
Redaksi/ SRN
