Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, mengungkap adanya kejanggalan serius terkait kekayaan sejumlah pejabat di lingkungan kementeriannya.
Sorotan muncul setelah ditemukan aparatur sipil negara (ASN) yang mampu memiliki properti di kawasan elite Jakarta seperti Pondok Indah dan Senopati—wilayah dengan harga tanah mencapai ratusan juta rupiah per meter.
Menurut Dody, jika hanya mengandalkan gaji dan tunjangan sebagai PNS, hampir mustahil seorang pejabat karier bisa membeli aset dengan nilai fantastis tersebut. Ia pun menduga adanya sumber pendapatan lain yang tidak tercatat secara resmi.
“Ini bukan sekadar gaya hidup, tapi indikasi adanya indirect income dari proyek-proyek yang selama ini tidak tersentuh audit mendalam,” tegasnya.
Ia juga mengakui bahwa Kementerian PU memiliki potensi besar sebagai “lahan basah” karena mengelola anggaran dalam jumlah sangat besar. Pada tahun 2026, total anggaran kementerian ini mencapai Rp118,5 triliun, meningkat tajam dari pagu awal APBN sebesar Rp70,86 triliun.
Sejumlah temuan pun memperkuat kecurigaan tersebut. Di antaranya dugaan kebocoran anggaran Rp100 miliar untuk renovasi gedung pendopo yang hingga kini belum dikembalikan, serta indikasi kerugian negara mencapai Rp1 triliun berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan.
Lebih lanjut, Dody menilai ada kelompok birokrat senior yang diduga memiliki pengaruh kuat dalam mengendalikan sistem internal kementerian. Mulai dari arus informasi, regulasi teknis, hingga skema pengadaan disebut berada dalam kendali tertutup yang sulit diawasi.
Ia bahkan mengungkap adanya indikasi upaya framing negatif terhadap dirinya dari dalam institusi, yang diduga dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin mempertahankan sistem lama.
Kasus ini kini menjadi sorotan publik, karena tidak hanya menyangkut kekayaan pejabat, tetapi juga menyentuh isu transparansi, integritas, dan pengelolaan uang negara dalam skala besar.
