JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) memastikan keamanan dan kerahasiaan data masyarakat menjadi prioritas dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026).
Jaminan tersebut disampaikan di tengah kekhawatiran masyarakat terhadap potensi kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi. BPS menegaskan, sistem pendataan SE2026 telah dilengkapi pengamanan berlapis untuk menghadapi berbagai ancaman, termasuk peretasan dan kebocoran data.
Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan perlindungan data dilakukan sejak proses pengumpulan hingga penyimpanan informasi responden.
Dalam sistem digital yang digunakan untuk SE2026, data yang telah diunggah mendapatkan perlindungan melalui mekanisme keamanan dan enkripsi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan informasi yang diberikan masyarakat tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berkepentingan.
Pengamanan juga diperkuat melalui kerja sama BPS dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Perum Peruri, dan PT Telkom Indonesia. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk memperkuat keamanan siber, infrastruktur digital, serta perlindungan data selama pelaksanaan sensus.
Tak hanya mengandalkan teknologi, BPS juga memperketat aturan bagi petugas di lapangan. Setiap petugas wajib mematuhi kode etik dan prosedur perlindungan data yang telah ditetapkan.
Salah satu ketentuannya adalah petugas tidak diperbolehkan memfoto dokumen fisik KTP maupun Kartu Keluarga (KK) milik masyarakat.
Aturan tersebut menjadi bagian dari upaya mencegah dokumen pribadi responden tersimpan di perangkat pribadi petugas atau dimanfaatkan untuk kepentingan di luar kegiatan sensus.
BPS juga mengingatkan masyarakat agar tidak sembarangan memberikan data kepada orang yang mengaku sebagai petugas sensus. Identitas petugas perlu dipastikan sebelum proses pendataan dilakukan.
Untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi sekaligus memastikan keaslian kegiatan sensus, BPS menyediakan kanal resmi SE2026. Masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan chatbot yang tersedia di portal resmi untuk mendapatkan informasi seputar pelaksanaan sensus.
BPS berharap pengamanan tersebut dapat meningkatkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam SE2026.
Sebab, data yang dikumpulkan melalui sensus akan menjadi salah satu sumber penting untuk menggambarkan kondisi dan struktur perekonomian Indonesia secara lebih menyeluruh.
BPS menegaskan, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan data, tetapi juga oleh kemampuan menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi setiap responden.
BPS Jamin Data Warga Aman di Sensus Ekonomi 2026, Petugas Dilarang Foto KTP dan KK.
Redaksi/ SRN
