SUARA RAKYAT NEWS – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, memperkirakan kebutuhan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2027 turun signifikan menjadi sekitar Rp174 triliun, jauh lebih rendah dibanding pagu indikatif sebelumnya yang mencapai Rp268 triliun.
Pernyataan tersebut disampaikan Said di Gedung DPR RI, Senin (6/7/2026). Menurutnya, revisi dilakukan setelah Banggar melakukan kalkulasi ulang yang lebih realistis berdasarkan kapasitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan jumlah penerima manfaat.
Said menjelaskan, dari target awal 27.000 titik SPPG, kebutuhan operasional diperkirakan hanya sekitar 21.000 titik. Sementara sasaran program difokuskan kepada sekitar 84 juta peserta didik mulai dari PAUD hingga SMA/SMK.
“Yang pertama, kita ingin melihat dulu dari 27.000 titik SPPG, seharusnya itu kan 21.000 kebutuhannya. Kemudian kita hitung untuk melayani 84 juta siswa. Kalau ditambah anggaran kesehatan seperti stunting dan ibu hamil, hitungan saya tidak lebih dari Rp174 triliun,” ujar Said.
Ia mengakui penurunan dari Rp268 triliun menjadi Rp174 triliun cukup besar. Namun, menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar program tetap berjalan efektif tanpa memberikan tekanan berlebihan terhadap APBN.
Meski demikian, Said menegaskan angka Rp174 triliun masih berupa estimasi. Besaran anggaran final baru akan diputuskan dalam pembahasan dan pengesahan RAPBN 2027 yang dijadwalkan berlangsung pada September mendatang.
“Diketoknya nanti di bulan September. Masa Banggar sendiri yang ketok? Kan harus bersama pemerintah,” katanya.
Pernyataan tersebut menunjukkan pembahasan anggaran MBG masih terbuka untuk disempurnakan bersama pemerintah, termasuk Badan Gizi Nasional (BGN). Namun, Banggar menegaskan efisiensi anggaran dan penggunaan data riil akan menjadi landasan utama dalam penyusunan RAPBN 2027.
Publik kini menantikan keputusan final pemerintah dan DPR, termasuk terkait standar biaya per porsi makanan, efektivitas operasional SPPG, serta sistem pengawasan agar program MBG tetap mampu meningkatkan kualitas gizi jutaan anak Indonesia dengan anggaran yang lebih efisien.
Redaksi/SRN
