PANAS! PKB Desak PDIP Jangan Abu-abu, PKS Ingatkan 10 Tahun Jadi Oposisi

JAKARTA, SUARA RAKYAT NEWS – Peta koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto retak. Sikap politik PDI Perjuangan (PDIP) yang dinilai “abu-abu” dan menggantung kini memicu perang kata-kata terbuka dari dua partai pendukung pemerintah lainnya: PKB dan PKS. Bukan lagi sekadar perbedaan pendapat, ini adalah tantangan langsung terhadap legitimasi dan ketegasan sikap politik partai berlambang banteng moncong putih tersebut.

PKB: “Jangan Main Dua Kaki, Bersikaplah Jantan!”
Kritik paling frontal datang dari Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid. Ia tidak segan mendesak PDIP untuk segera mengambil sikap final, menyebut posisi saat ini sebagai bentuk ketidakjelasan yang menghambat kerja pemerintahan.

“Saya harap, mengambil sikap yang tegas saja. Kalau di oposisi, ya oposisi. Jangan abu-abu. Karena kami semua sedang berjuang keras mewujudkan janji Pak Presiden,” tegas Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (18/6/2026).

Bagi PKB, istilah “penyeimbang” yang kerap didengungkan PDIP hanyalah eufemisme untuk menutupi keraguan dan strategi politik yang plin-plan. Desakan “bersikap jantan” ini adalah tamparan keras bagi harga diri partai yang selama ini mengklaim sebagai kekuatan terbesar di parlemen.

Sindiran Menohok PKS: “Kami Sudah 10 Tahun Gigit Jari!”
Melihat kegaduhan ini, Sekretaris Jenderal PKS, M. Kholid, melempar sindiran halus namun bermakna dalam. Ia membandingkan mentalitas partainya yang teruji menjadi oposisi selama satu dekade penuh era Jokowi-PDIP, dengan kebingungan PDIP saat ini.

“PKS sendiri pernah memilih berada di luar pemerintahan selama 10 tahun pada masa Presiden Jokowi dan PDIP memimpin. Dan sekarang, kami memilih masuk pemerintahan mendukung keberhasilan Presiden Prabowo,” ujar Kholid, Sabtu (20/6/2026).

Pernyataan ini secara tersirat menyindir bahwa PDIP belum memiliki kedewasaan politik yang setara dengan PKS dalam menghadapi dinamika kekuasaan. Bagi PKS, menjadi oposisi atau pemerintah adalah pilihan sadar berbasis prinsip, bukan sekadar reaksi emosional atau kalkulasi sesaat.

PDIP Bertahan: “Penyeimbang Adalah Keputusan Kongres”
Gerah dituduh plin-plan dan penakut, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira akhirnya angkat bicara demi membela marwah partai. Ia menolak label “abu-abu” dan menegaskan bahwa posisi PDIP sudah final berdasarkan keputusan tertinggi partai.

“Partai penyeimbang di luar pemerintahan. Itu keputusan kongres partai,” cetus Andreas tegas, Kamis (19/6/2026).

Namun, penjelasan ini belum sepenuhnya meredam kritik. Bagi lawan-lawan politiknya, konsep “penyeimbang” tanpa definisi operasional yang jelas tetap terasa seperti kamuflase atas ketidakmampuan mengambil sikap tegas.

Ujian Kohesi Koalisi
Gesekan tiga serangkai ini menjadi indikator bahaya bagi stabilitas pemerintahan Prabowo. Jika PKB dan PKS—dua pilar utama koalisi—sudah saling serang secara publik, bagaimana mungkin mereka bisa solid mendorong agenda legislasi prioritas?

Publik kini menunggu: Apakah PDIP akan tetap bertahan di zona nyaman “penyeimbang” yang ambigu, atau akan dipaksa oleh tekanan internal koalisi untuk memilih salah satu sisi: jadi oposisi yang garang, atau mitra pemerintah yang loyal? Di tengah polarisasi politik yang tajam, posisi abu-abu mungkin justru menjadi posisi yang paling berbahaya.

(Redaksi/Suara Rakyat News)