JAKARTA, SUARA RAKYAT NEWS – Hubungan politik antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan PDI Perjuangan (PDIP) kembali memanas. PKB secara terbuka mempertanyakan sikap politik PDIP yang dinilai belum menunjukkan posisi yang jelas terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Wakil Ketua Umum PKB sekaligus Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid, menuding PDIP sedang memainkan politik “dua kaki”. Menurutnya, PDIP kerap menyatakan diri bukan oposisi, tetapi pada saat yang sama sejumlah kadernya terlihat berada di tengah gerakan-gerakan yang kritis terhadap pemerintah.
“Rakyat berhak tahu sebenarnya PDIP berada di kubu mana. Jangan sampai mengaku bukan oposisi, tetapi tindakannya justru seperti oposisi. Politik harus jelas agar publik tidak bingung,” kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (18/6/2026).
Pernyataan tersebut muncul setelah kehadiran kader senior PDIP, Andi Widjajanto, dalam aksi demonstrasi mahasiswa di kawasan Bundaran HI beberapa waktu lalu menjadi sorotan publik. Bagi PKB, kehadiran tokoh PDIP di tengah aksi yang mengkritik pemerintah memunculkan pertanyaan mengenai arah politik partai berlambang banteng itu.
Jazilul menilai fungsi kontrol terhadap pemerintah seharusnya dilakukan melalui mekanisme parlemen, bukan dengan terlibat dalam gerakan jalanan yang berpotensi menimbulkan persepsi bahwa PDIP sedang memainkan peran ganda.
“Kalau memang ingin menjadi oposisi, silakan oposisi secara terbuka. Kalau mendukung pemerintah, dukung secara konsisten. Jangan berada di dua posisi sekaligus karena itu tidak sehat bagi demokrasi,” tegasnya.
Menurut PKB, kepastian sikap politik menjadi penting di tengah berbagai agenda strategis pemerintahan yang membutuhkan dukungan dan stabilitas politik di parlemen.
Di sisi lain, PDIP menolak tudingan tersebut. Sejumlah kader partai menegaskan bahwa posisi PDIP sejak awal sudah jelas, yakni berada di luar kabinet namun tetap menjalankan fungsi pengawasan dan kritik sebagai bagian dari demokrasi.
PDIP menyebut peran tersebut sebagai critical supporter atau pendukung kritis, yakni tidak menjadi bagian dari pemerintahan tetapi tetap mendukung kebijakan yang dianggap berpihak kepada rakyat dan mengkritik kebijakan yang dinilai keliru.
Memanasnya adu pernyataan antara PKB dan PDIP menunjukkan bahwa peta politik nasional pasca-Pilpres masih terus bergerak. Di tengah upaya konsolidasi pemerintahan Prabowo Subianto, perdebatan mengenai posisi politik PDIP menjadi salah satu isu yang menarik perhatian publik.
Apakah polemik ini hanya sebatas perang retorika elite partai atau akan berkembang menjadi friksi politik yang lebih besar, publik kini menunggu babak selanjutnya.
(Redaksi/Suara Rakyat News)
