Dino Patti Djalal: Lawatan Luar Negeri Prabowo Sudah di Luar Batas Kewajaran

Diplomat senior Indonesia, Dino Patti Djalal, mengkritik tingginya frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya telah melampaui batas kewajaran. Menurut dia, intensitas lawatan Presiden berpotensi memunculkan pertanyaan publik mengenai efektivitas diplomasi serta efisiensi penggunaan anggaran negara.

Ketua Dewan Pembina Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) itu menyebut sejak dilantik sebagai presiden, Prabowo menghabiskan sekitar satu dari setiap enam hari masa jabatannya untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Angka tersebut, kata Dino, tidak lazim dibandingkan praktik kepala negara lain.

“Ini tidak lazim dan berada di luar batas kewajaran,” ujar Dino dalam unggahan media sosialnya, Ahad, 31 Mei 2026.

Dino juga menyoroti besarnya biaya yang harus dikeluarkan negara dalam setiap lawatan Presiden. Menurut dia, satu kunjungan luar negeri melibatkan berbagai komponen pengeluaran mulai dari tim pendahulu, penerbangan, pengamanan, akomodasi hotel, hingga kebutuhan logistik rombongan yang nilainya bisa mencapai puluhan bahkan ratusan miliar rupiah.

Ia menilai sebagian agenda diplomasi sebenarnya dapat dilakukan tanpa harus melakukan kunjungan fisik. Menurut Dino, substansi pertemuan bilateral umumnya hanya berlangsung satu hingga dua jam, sedangkan sebagian besar agenda lainnya bersifat seremonial.

Karena itu, ia menyarankan pemerintah lebih sering memanfaatkan teknologi komunikasi seperti video conference, sambungan telepon, maupun forum virtual dalam menjalin komunikasi dengan para pemimpin dunia.

Dino mencontohkan Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum yang beberapa kali berkomunikasi dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump melalui sambungan telepon tanpa harus melakukan pertemuan langsung.

Selain itu, Dino meminta pemerintah memaksimalkan forum-forum internasional untuk melakukan banyak pertemuan bilateral sekaligus agar lebih efisien dari sisi waktu dan biaya.

Ia juga menilai misi diplomasi yang bersifat teknis sebaiknya lebih banyak dijalankan Menteri Luar Negeri Sugiono. Menurut Dino, biaya perjalanan Menteri Luar Negeri yang hanya didampingi beberapa staf jauh lebih hemat dibandingkan kunjungan Presiden yang melibatkan rombongan besar.

Dino menegaskan hasil diplomasi tidak selalu berbeda signifikan meski dijalankan oleh Menteri Luar Negeri. Ia mencontohkan para mantan Menteri Luar Negeri seperti Hassan Wirajuda, Marty Natalegawa, dan Retno Marsudi yang kerap menjalankan misi diplomatik secara mandiri tanpa harus selalu mendampingi Presiden.