Sulut Tanpa Penyeimbang?Kedekatan YSK dan PDIP Mulai Memicu Kekhawatiran soal Kontrol Kekuasaan

Pertemuan jajaran DPD PDI Perjuangan Sulawesi Utara dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, Senin, 11 Mei 2026, memunculkan sinyal politik baru di Sulawesi Utara. Pertemuan yang berlangsung hangat itu dipimpin langsung Ketua DPD PDI Perjuangan Sulut, .

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah menekankan pentingnya semangat “Baku Tongka” atau saling menopang antara pemerintah dan seluruh elemen politik demi menjaga kesinambungan pembangunan di Sulawesi Utara.

Pemerintah juga mengapresiasi kontribusi PDI Perjuangan yang disebut memiliki peran besar dalam membangun fondasi pembangunan daerah selama beberapa tahun terakhir. Sinergi antara eksekutif dan legislatif dinilai penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan mempercepat program pembangunan.

Sementara itu,  menegaskan kesiapan partainya mendukung penuh agenda pemerintah daerah. PDI Perjuangan, kata dia, siap menjadi mitra strategis pemerintah demi kepentingan rakyat Sulawesi Utara.

Namun, di balik pesan persatuan dan sinergi itu, muncul pertanyaan besar di ruang publik: apakah ini murni demi stabilitas pembangunan, atau mulai mengarah pada konsolidasi kekuasaan politik?

PDI Perjuangan saat ini dikenal sebagai kekuatan politik dominan di Sulawesi Utara. Partai berlambang banteng itu menguasai banyak kursi legislatif dan memenangkan sejumlah pilkada di kabupaten maupun kota. Dengan merapatnya kekuatan politik terbesar tersebut ke pemerintahan YSK, sejumlah kalangan mulai menyoroti potensi melemahnya fungsi kontrol dan check and balance terhadap jalannya pemerintahan.

Situasi ini dinilai menciptakan peta politik yang nyaris tanpa oposisi kuat. Ketika eksekutif dan mayoritas kekuatan politik berada dalam satu barisan, publik khawatir kritik terhadap kebijakan pemerintah bisa semakin minim terdengar.

Tak sedikit pula yang mulai mempertanyakan kemungkinan adanya kompromi politik atau pembagian pengaruh kekuasaan di balik kedekatan tersebut. Spekulasi itu muncul karena kuatnya pengaruh politik PDIP di Sulawesi Utara selama bertahun-tahun terakhir.

Sebagian pengamat menilai, konsolidasi politik seperti ini bisa saja dimaknai sebagai langkah untuk mengamankan kesinambungan program-program pemerintahan sebelumnya yang belum tuntas atau masih menyisakan pekerjaan rumah. Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa kedekatan politik yang terlalu kuat justru dapat membebani pemerintahan Gubernur YSK apabila publik mulai melihat pemerintah tidak lagi memiliki jarak kritis terhadap kekuatan politik lama.

Meski demikian, hingga kini belum ada indikasi ataupun bukti adanya kesepakatan politik di luar kepentingan pembangunan daerah. Namun dinamika ini dipastikan akan terus menjadi perhatian publik, terutama terkait bagaimana pemerintahan YSK menjaga independensi kebijakan di tengah dominasi kekuatan politik besar di Sulawesi Utara.

Di tengah konsolidasi politik yang semakin solid, masyarakat kini menanti satu hal penting: apakah kekuatan besar ini benar-benar akan dipakai untuk mempercepat kesejahteraan rakyat, atau justru melahirkan kekuasaan politik yang terlalu nyaman tanpa pengawasan yang kuat?