JAKARTA, SUARA RAKYAT NEWS – Ancaman serangan peretas (hacker) terhadap sektor perbankan nasional menjadi perhatian serius pemerintah. Potensi gangguan terhadap sistem keuangan, keamanan data nasabah hingga kelancaran transaksi perbankan mendorong pemerintah bergerak memperkuat koordinasi lintas lembaga.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Dudung Abdurachman, memastikan pemerintah tengah mendalami perkembangan ancaman serangan siber yang menyasar sektor perbankan. Langkah koordinasi dilakukan dengan melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta perwakilan industri perbankan.
Dudung mengungkapkan, rapat koordinasi telah dilaksanakan melalui jajaran deputinya untuk mengidentifikasi pola serangan, memetakan potensi dampak, serta mengetahui sejauh mana ancaman tersebut berpengaruh terhadap keamanan sistem perbankan nasional.
“Masalah hacker di perbankan, hari ini juga sedang dirapatkan oleh deputi saya dengan perbankan, termasuk dari BSSN, sejauh mana dampak dari hacker saat ini, khususnya yang menyangkut masalah perbankan,” ujar Dudung, Senin (9/11/2026).
Menurut Dudung, ancaman kejahatan siber tidak boleh dipandang sebagai persoalan satu sektor semata. Infrastruktur digital milik berbagai lembaga juga berpotensi menjadi sasaran, sehingga diperlukan langkah antisipasi yang menyeluruh dan terkoordinasi.
“Saya rasa tidak serta-merta ke perbankan, tetapi ke lembaga lain pun demikian. Ini saat ini sedang dirapatkan, nanti akan saya informasikan lebih lanjut,” katanya.
Perhatian pemerintah terhadap ancaman tersebut menjadi penting mengingat sektor perbankan merupakan salah satu infrastruktur strategis yang menopang aktivitas ekonomi masyarakat. Gangguan terhadap sistem digital perbankan berpotensi memengaruhi layanan transaksi, perlindungan informasi pribadi, serta kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan.
Karena itu, penguatan sistem keamanan siber, peningkatan deteksi dini, serta kesiapan menghadapi insiden peretasan menjadi langkah yang tidak bisa ditawar.
Koordinasi antara Kemenko Polkam, BSSN, regulator, dan industri perbankan diharapkan mampu memastikan setiap potensi serangan dapat diidentifikasi dan ditangani secara cepat sebelum berkembang menjadi gangguan yang lebih luas.
Pemerintah kini menghadapi tantangan untuk memastikan transformasi digital sektor keuangan berjalan seiring dengan perlindungan sistem dan keamanan data masyarakat.
Sebab, di tengah semakin tingginya ketergantungan masyarakat terhadap layanan perbankan digital, keamanan sistem bukan sekadar persoalan teknologi, melainkan menyangkut perlindungan kepentingan publik dan stabilitas ekonomi nasional.
Redaksi***



