SUARA RAKYAT NEWS – Program Latihan Dasar Militer (Latsarmil) bagi para manajer Koperasi Desa (Kopdes) kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mayjen TNI (Purn) Tubagus Hasanuddin, meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut, termasuk penggunaan anggarannya.
Tubagus mempertanyakan efektivitas pelatihan yang disebut menghabiskan sekitar Rp30 juta per peserta. Menurutnya, anggaran sebesar itu seharusnya diarahkan untuk meningkatkan kompetensi manajerial para pengelola koperasi, bukan pada pelatihan yang bernuansa militer.
«”Biaya Latsarmil menyerap Rp30 juta per orang. Pertanyaannya, apa korelasi baris-berbaris atau latihan fisik dengan kemampuan mengelola keuangan koperasi, memasarkan produk desa, atau melakukan digitalisasi usaha?” ujar Tubagus.»
Menurutnya, dana tersebut akan lebih bermanfaat apabila digunakan untuk menghadirkan tenaga ahli di bidang bisnis, manajemen, pemasaran digital, hingga pengembangan koperasi modern yang dapat meningkatkan daya saing ekonomi desa.
Usulkan Pelatihan Berbasis Kompetensi
Tubagus menilai kebutuhan utama para manajer Kopdes adalah peningkatan kemampuan teknis dan profesional, bukan pembentukan kemampuan fisik ala militer.
Ia mengusulkan agar materi pelatihan difokuskan pada penguatan akuntansi koperasi, tata kelola keuangan, manajemen rantai pasok, pemasaran digital, e-commerce, legalitas usaha, hingga strategi pengembangan bisnis desa.
«”Pelatihan harus membekali manajer Kopdes dengan kompetensi yang benar-benar dibutuhkan agar koperasi mampu berkembang, sehat secara keuangan, dan mampu bersaing di era digital,” tegasnya.»
Minta Pemerintah Lakukan Evaluasi
Tubagus berharap pemerintah mengevaluasi efektivitas program tersebut agar penggunaan anggaran negara benar-benar memberikan manfaat bagi penguatan ekonomi desa.
Ia juga mendorong adanya penjelasan dari kementerian dan instansi terkait mengenai tujuan, efektivitas, serta hasil yang diharapkan dari pelaksanaan Latsarmil bagi manajer koperasi desa.
Menurut Tubagus, setiap rupiah anggaran negara harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam memperkuat koperasi sebagai salah satu pilar ekonomi kerakyatan.
Redaksi/Suara Rakyat News
