Rp27 Miliar untuk Sepatu Sekolah Rakyat Disorot, Gus Ipul: Kalau Korupsi, Sikat!

Program pengadaan sepatu untuk Sekolah Rakyat senilai sekitar Rp27 miliar kini memantik tanda tanya publik. Nilai pengadaan yang disebut mencapai sekitar Rp700 ribu per pasang sepatu dinilai terlalu tinggi dan memunculkan dugaan adanya potensi pemborosan hingga penyimpangan anggaran.

Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan polemik tersebut tidak akan diabaikan. Ia menegaskan pemerintah siap menindak apabila ditemukan praktik korupsi dalam proyek yang menggunakan uang negara itu.

“Kalau ditemukan ada pelanggaran atau korupsi, tentu akan kami tindaklanjuti dan dalami,” ujar Gus Ipul saat menghadiri dialog kolaborasi program prioritas presiden di Universitas Islam Negeri Madura, Ahad (10/5/2026).

Sorotan bermula dari informasi pengadaan sekitar 39.345 pasang sepatu bagi program Sekolah Rakyat. Jika dihitung berdasarkan nilai anggaran yang beredar, harga per pasang disebut mencapai kisaran Rp700 ribu. Angka itu langsung memicu kritik di media sosial karena dianggap tidak sebanding dengan harga pasar sepatu sekolah pada umumnya.

Kementerian Sosial menjelaskan pengadaan tersebut bukan hanya untuk satu jenis sepatu. Paket pengadaan disebut mencakup sepatu PDL, PDH, sepatu olahraga, hingga sepatu harian untuk siswa SD, SMP, dan SMA, termasuk kebutuhan tenaga pengajar. Setiap siswa disebut memperoleh empat pasang sepatu.

Meski demikian, publik mulai mempertanyakan detail pengadaan: siapa penyedia barang, bagaimana mekanisme tender dilakukan, apakah harga telah sesuai standar e-katalog, hingga bagaimana proses pengawasan dijalankan.

Kemensos mengaku telah menugaskan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo bersama Inspektorat Jenderal untuk melakukan penelusuran internal. Selain audit internal dan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, kementerian juga membuka ruang pengawasan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Kami terbuka untuk diawasi,” kata Gus Ipul.

Polemik ini kembali menegaskan bahwa program bantuan dan pendidikan yang menyangkut rakyat kecil selalu menjadi perhatian publik. Transparansi pengadaan, kewajaran harga, dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara kini menjadi tuntutan utama masyarakat.

Apalagi, dalam sejumlah kasus korupsi sebelumnya, praktik mark-up pengadaan barang kerap dimulai dari proyek yang dibungkus atas nama kepentingan publik. Karena itu, desakan agar proses pengadaan sepatu Sekolah Rakyat dibuka secara terang semakin menguat.

Kini publik menunggu: apakah angka Rp27 miliar itu benar-benar wajar sesuai spesifikasi kebutuhan, atau justru membuka pintu dugaan pemborosan anggaran negara?