PALEMBANG — Presiden Prabowo Subianto menyiapkan 1.000 perwira TNI dan Polri untuk diturunkan ke daerah guna memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Pengerahan tersebut difokuskan pada sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar.
Prabowo menyampaikan langkah itu dalam rapat penanganan karhutla di Palembang, Sumatera Selatan. Ia menegaskan, penanganan kebakaran tidak boleh hanya mengandalkan pemadaman setelah api muncul. Pencegahan harus dilakukan secara bersamaan untuk menekan potensi munculnya titik api baru.
“Kita di pusat, terutama TNI juga Polri, menyiapkan 1.000 perwira untuk diturunkan untuk membantu sosialisasi dan edukasi,” kata Prabowo dalam rapat yang dipantau secara daring dari Jakarta.
Para perwira tersebut akan ditempatkan bersama petugas dan pejabat yang sudah berada di daerah. Pemerintah pusat ingin memastikan upaya pencegahan berjalan lebih kuat dan langsung menyentuh masyarakat.
Prabowo menekankan, persoalan karhutla bukan hanya masalah pemerintah daerah, melainkan persoalan nasional karena dampaknya dapat meluas ke berbagai sektor, termasuk kesehatan masyarakat.
“Masalah kebakaran hutan ini adalah masalah seluruh bangsa, seluruh negara,” ujarnya.
Presiden juga mengingatkan masyarakat agar tidak menggunakan api untuk membuka lahan. Menurutnya, hutan merupakan sumber kehidupan yang harus dijaga.
“Hutan itu adalah sumber kehidupan kita. Kalau hutan terbakar, seluruh rakyat yang akan kena, pernapasan dan sebagainya,” kata Prabowo.
Penindakan Pelaku Diperkuat
Selain pencegahan dan edukasi, pemerintah memastikan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran tetap berjalan.
Di Sumatera Selatan, kepolisian telah menangani 15 laporan polisi dan menetapkan 17 orang sebagai tersangka terkait kasus karhutla.
Prabowo sebelumnya juga meminta aparat bertindak tegas terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan pemerintah daerah bersama TNI dan Polri mengumpulkan masyarakat yang selama ini biasa melakukan pembakaran lahan.
Mereka akan diberikan edukasi mengenai bahaya karhutla sekaligus diperingatkan tentang konsekuensi hukum yang dapat dihadapi apabila tetap melakukan pembakaran.
Pemerintah kini mendorong penanganan karhutla dilakukan secara menyeluruh: mencegah sebelum api muncul, memadamkan ketika kebakaran terjadi, mengedukasi masyarakat, dan menindak tegas pelanggaran hukum.
Redaksi/ SRN
