Arah kebijakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengalami penyesuaian. Presiden Prabowo Subianto meminta agar program tersebut tidak lagi dijalankan secara universal, melainkan difokuskan pada anak-anak yang mengalami kekurangan gizi serta kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Penyesuaian ini dimaksudkan agar bantuan yang disalurkan pemerintah lebih tepat sasaran. Dengan pendekatan baru, program tidak lagi menjangkau seluruh anak, termasuk dari keluarga yang secara ekonomi tergolong mampu.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Badan Gizi Nasional tengah menyiapkan tim khusus untuk memilah penerima manfaat. Tim ini akan bertugas menentukan kelompok yang paling berhak menerima intervensi gizi dari program MBG.
Data terbaru menunjukkan tantangan yang masih besar. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2025, sekitar 7,8 juta anak di Indonesia masih mengalami kekurangan gizi. Indonesia juga tercatat berada di antara negara dengan persoalan gizi yang tinggi secara global.
Kepala BGN, Dadan, menyatakan kebijakan lembaganya pada 2026 akan disesuaikan dengan arahan presiden. “Kebijakan BGN 2026 disesuaikan dengan instruksi presiden, yaitu peningkatan kualitas layanan dan efektivitas program,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, mengatakan pihaknya sedang menyusun mekanisme penyaringan penerima manfaat. Survei lapangan dijadwalkan dimulai dalam waktu dekat.
“Minggu depan sudah mulai disurvei di Jakarta untuk menyisir penerima manfaat,” kata Nanik.
Pendekatan berbasis kebutuhan dinilai menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas program.
Untuk itu, BGN akan berkoordinasi dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, termasuk dalam pertukaran data penerima manfaat.
Meski demikian, validasi akhir tetap akan dilakukan melalui verifikasi langsung di lapangan oleh tim yang telah dibentuk.
***
