JAKARTA, SUARA RAKYAT NEWS – Pemerintah menyiapkan langkah baru untuk memperluas akses obat-obatan bagi masyarakat desa. Gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) diarahkan menjadi saluran distribusi dan penjualan obat bebas serta obat bebas terbatas, dengan target pengembangan mencapai 8.000 hingga 10.000 gerai.
Skema tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Kebijakan ini menyasar wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap apotek maupun fasilitas pelayanan kesehatan. Melalui jaringan koperasi desa, pemerintah berharap masyarakat lebih mudah mendapatkan obat-obatan yang dibutuhkan.
Namun, perluasan distribusi obat tidak cukup berhenti pada kesepakatan. Kesiapan pasokan, kepatuhan terhadap regulasi, serta pengawasan penjualan menjadi faktor penting agar program tersebut berjalan sesuai ketentuan.
DARI 107 MENJADI 10.000 GERAI
Dalam pembahasan tersebut, rencana penyediaan obat yang sebelumnya mencakup 107 koperasi diarahkan untuk diperluas hingga sekitar 8.000–10.000 gerai KDKMP.
Listyo Sigit menyebut kesepakatan lintas kementerian dan lembaga telah dicapai untuk menindaklanjuti persoalan regulasi yang sebelumnya menghambat penjualan obat di gerai koperasi.
“Obat-obatan, baik yang bebas maupun bebas terbatas, bisa segera disalurkan di Koperasi Desa Merah Putih,” kata Listyo dalam keterangannya, dikutip Jumat (16/10/2026).
Rapat tersebut melibatkan Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta sejumlah pihak terkait.
Selanjutnya, PT Agrinas Pangan Nusantara bersama pengelola koperasi didorong menindaklanjuti hasil kesepakatan, termasuk mempersiapkan distribusi obat ke gerai-gerai yang menjadi sasaran program.
AKSES LEBIH DEKAT, PENGAWASAN TETAP PENTING
Kehadiran obat-obatan di gerai koperasi diharapkan menjadi alternatif bagi masyarakat desa yang selama ini harus menempuh jarak lebih jauh untuk memperoleh kebutuhan obat dasar.
Meski demikian, realisasi target hingga 10.000 gerai membutuhkan kesiapan distribusi dan pengawasan yang memadai. Penjualan obat bebas terbatas juga harus mengikuti ketentuan yang berlaku, termasuk persyaratan mengenai penyerahan dan penggunaannya.
Pemerintah kini dihadapkan pada tantangan memastikan kebijakan tersebut benar-benar berjalan di lapangan, bukan sekadar menjadi rencana di atas kertas.
Jika terlaksana dengan baik, program ini berpotensi memperluas akses masyarakat terhadap obat-obatan. Namun, keberhasilannya akan ditentukan oleh ketersediaan obat, kepatuhan terhadap aturan, dan konsistensi pengawasan di setiap gerai.
KoperasiMerahPutih #ListyoSigitPrabowo #AksesObat #KesehatanMasyarakat #SuaraRakyatNews
KOPDES MERAH PUTIH BAKAL JUAL OBAT, TARGET 10.000 GERAI DISIAPKAN
JAKARTA, SUARA RAKYAT NEWS – Pemerintah menyiapkan langkah baru untuk memperluas akses obat-obatan bagi masyarakat desa. Gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) diarahkan menjadi saluran distribusi dan penjualan obat bebas serta obat bebas terbatas, dengan target pengembangan mencapai 8.000 hingga 10.000 gerai.
Skema tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Kebijakan ini menyasar wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap apotek maupun fasilitas pelayanan kesehatan. Melalui jaringan koperasi desa, pemerintah berharap masyarakat lebih mudah mendapatkan obat-obatan yang dibutuhkan.
Namun, perluasan distribusi obat tidak cukup berhenti pada kesepakatan. Kesiapan pasokan, kepatuhan terhadap regulasi, serta pengawasan penjualan menjadi faktor penting agar program tersebut berjalan sesuai ketentuan.
DARI 107 MENJADI 10.000 GERAI
Dalam pembahasan tersebut, rencana penyediaan obat yang sebelumnya mencakup 107 koperasi diarahkan untuk diperluas hingga sekitar 8.000–10.000 gerai KDKMP.
Listyo Sigit menyebut kesepakatan lintas kementerian dan lembaga telah dicapai untuk menindaklanjuti persoalan regulasi yang sebelumnya menghambat penjualan obat di gerai koperasi.
“Obat-obatan, baik yang bebas maupun bebas terbatas, bisa segera disalurkan di Koperasi Desa Merah Putih,” kata Listyo dalam keterangannya, dikutip Jumat (16/10/2026).
Rapat tersebut melibatkan Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta sejumlah pihak terkait.
Selanjutnya, PT Agrinas Pangan Nusantara bersama pengelola koperasi didorong menindaklanjuti hasil kesepakatan, termasuk mempersiapkan distribusi obat ke gerai-gerai yang menjadi sasaran program.
AKSES LEBIH DEKAT, PENGAWASAN TETAP PENTING
Kehadiran obat-obatan di gerai koperasi diharapkan menjadi alternatif bagi masyarakat desa yang selama ini harus menempuh jarak lebih jauh untuk memperoleh kebutuhan obat dasar.
Meski demikian, realisasi target hingga 10.000 gerai membutuhkan kesiapan distribusi dan pengawasan yang memadai. Penjualan obat bebas terbatas juga harus mengikuti ketentuan yang berlaku, termasuk persyaratan mengenai penyerahan dan penggunaannya.
Pemerintah kini dihadapkan pada tantangan memastikan kebijakan tersebut benar-benar berjalan di lapangan, bukan sekadar menjadi rencana di atas kertas.
Jika terlaksana dengan baik, program ini berpotensi memperluas akses masyarakat terhadap obat-obatan. Namun, keberhasilannya akan ditentukan oleh ketersediaan obat, kepatuhan terhadap aturan, dan konsistensi pengawasan di setiap gerai.
KoperasiMerahPutih #ListyoSigitPrabowo #AksesObat #KesehatanMasyarakat #SuaraRakyatNews
JAKARTA, SUARA RAKYAT NEWS – Pemerintah menyiapkan langkah baru untuk memperluas akses obat-obatan bagi masyarakat desa. Gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) diarahkan menjadi saluran distribusi dan penjualan obat bebas serta obat bebas terbatas, dengan target pengembangan mencapai 8.000 hingga 10.000 gerai.
Skema tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Kebijakan ini menyasar wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap apotek maupun fasilitas pelayanan kesehatan. Melalui jaringan koperasi desa, pemerintah berharap masyarakat lebih mudah mendapatkan obat-obatan yang dibutuhkan.
Namun, perluasan distribusi obat tidak cukup berhenti pada kesepakatan. Kesiapan pasokan, kepatuhan terhadap regulasi, serta pengawasan penjualan menjadi faktor penting agar program tersebut berjalan sesuai ketentuan.
DARI 107 MENJADI 10.000 GERAI
Dalam pembahasan tersebut, rencana penyediaan obat yang sebelumnya mencakup 107 koperasi diarahkan untuk diperluas hingga sekitar 8.000–10.000 gerai KDKMP.
Listyo Sigit menyebut kesepakatan lintas kementerian dan lembaga telah dicapai untuk menindaklanjuti persoalan regulasi yang sebelumnya menghambat penjualan obat di gerai koperasi.
“Obat-obatan, baik yang bebas maupun bebas terbatas, bisa segera disalurkan di Koperasi Desa Merah Putih,” kata Listyo dalam keterangannya, dikutip Jumat (16/10/2026).
Rapat tersebut melibatkan Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta sejumlah pihak terkait.
Selanjutnya, PT Agrinas Pangan Nusantara bersama pengelola koperasi didorong menindaklanjuti hasil kesepakatan, termasuk mempersiapkan distribusi obat ke gerai-gerai yang menjadi sasaran program.
AKSES LEBIH DEKAT, PENGAWASAN TETAP PENTING
Kehadiran obat-obatan di gerai koperasi diharapkan menjadi alternatif bagi masyarakat desa yang selama ini harus menempuh jarak lebih jauh untuk memperoleh kebutuhan obat dasar.
Meski demikian, realisasi target hingga 10.000 gerai membutuhkan kesiapan distribusi dan pengawasan yang memadai. Penjualan obat bebas terbatas juga harus mengikuti ketentuan yang berlaku, termasuk persyaratan mengenai penyerahan dan penggunaannya.
Pemerintah kini dihadapkan pada tantangan memastikan kebijakan tersebut benar-benar berjalan di lapangan, bukan sekadar menjadi rencana di atas kertas.
Jika terlaksana dengan baik, program ini berpotensi memperluas akses masyarakat terhadap obat-obatan. Namun, keberhasilannya akan ditentukan oleh ketersediaan obat, kepatuhan terhadap aturan, dan konsistensi pengawasan di setiap gerai.
Redaksi SRN***
