GERINDRA BANTAH KUASAI DAPUR MBG: TAK ADA INSTRUKSI PARTAI KELOLA SPPG

JAKARTA, SUARA RAKYAT NEWS – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra membantah tudingan bahwa partainya mengarahkan kader untuk menguasai atau mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Bantahan tersebut disampaikan di tengah mencuatnya berbagai temuan dan dugaan afiliasi sejumlah yayasan mitra MBG dengan tokoh maupun kader partai politik, termasuk Gerindra. Isu itu semakin mengemuka setelah Kejaksaan Agung mulai menelusuri dugaan penyimpangan dalam proses penetapan mitra dapur MBG di sejumlah daerah.

Ketua DPP Partai Gerindra, Prasetyo Hadi, menegaskan tidak pernah ada instruksi resmi dari partai kepada kader untuk menjadi pengelola dapur MBG maupun SPPG.

“Partai Gerindra tidak pernah mengeluarkan instruksi kepada kader untuk mengelola SPPG atau dapur MBG. Jika ada kader yang terlibat, itu merupakan tanggung jawab pribadi dan aktivitas usaha masing-masing, bukan keputusan ataupun mandat organisasi,” kata Prasetyo dalam keterangan tertulis, Rabu (10/6/2026).

Menurutnya, keterlibatan kader dalam program tersebut tidak dapat secara otomatis dikaitkan dengan kebijakan partai. Ia menegaskan fokus Gerindra saat ini adalah memastikan program unggulan Presiden Prabowo Subianto berjalan sesuai tujuan, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan.

Pernyataan itu muncul setelah sejumlah pihak menyoroti adanya yayasan yang diduga memiliki kedekatan dengan elite politik namun memperoleh status sebagai mitra penyelenggara MBG. Di saat yang sama, Kejaksaan Agung tengah mendalami dugaan penyimpangan dalam proses penunjukan mitra, termasuk kemungkinan adanya intervensi pihak tertentu dalam penerbitan izin dan penetapan titik dapur.

Meski membantah adanya keterlibatan struktural partai, Prasetyo menyatakan Gerindra mendukung penuh proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Ia meminta seluruh pihak menghormati proses penyelidikan dan tidak menggiring kesimpulan sebelum adanya temuan resmi dari aparat penegak hukum.

“Jika ada individu yang terbukti menyalahgunakan kewenangan atau memanfaatkan program untuk kepentingan pribadi, tentu harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya.

Gerindra juga mengingatkan agar polemik yang berkembang tidak menggeser fokus utama program MBG sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Menurut partai tersebut, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan program yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar.

Di tengah penyelidikan yang masih berlangsung, publik kini menanti hasil penelusuran aparat penegak hukum untuk memastikan apakah dugaan penyimpangan dalam penetapan mitra MBG benar-benar terjadi, serta apakah terdapat keterlibatan individu maupun kelompok yang memanfaatkan program tersebut untuk kepentingan di luar tujuan awalnya.