JAKARTA — Daftar penerima bantuan sosial (bansos) kembali dibongkar dan diperbarui pemerintah. Bukan sekadar mengganti nama dalam daftar, pemadanan data lintas kementerian dan lembaga berpotensi mengubah status desil kesejahteraan warga—termasuk siapa yang masih berhak menerima bantuan dan siapa yang bisa keluar dari daftar.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan perubahan status desil sangat mungkin terjadi dalam proses pemutakhiran tersebut.
Menurut Tito, pemerintah kini tidak hanya mengandalkan satu sumber data. Informasi kesejahteraan masyarakat dari berbagai kementerian dan lembaga akan direkonsiliasi untuk mendapatkan gambaran kondisi warga yang lebih utuh.
“Sangat bisa sekali! Sangat bisa,” kata Tito ketika ditanya apakah perombakan data bansos dapat mengubah status desil masyarakat. Pernyataan itu disampaikan di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, dikutip Rabu (30/9/2026).
Salah satu data yang dipadankan adalah kepemilikan tanah atau lahan dari Kementerian ATR/BPN serta kepemilikan kendaraan dalam basis data Polri. Data tersebut akan menjadi informasi pendukung untuk melihat kondisi sosial ekonomi warga dan membantu pemutakhiran desil oleh BPS.
Tito menjelaskan, data kepemilikan aset akan direkonsiliasi dengan data yang selama ini digunakan dalam pemetaan kesejahteraan.
“Ini kan direkonsiliasi dengan datanya yang pemilikan misalnya mobil, tanah, dan lain-lain. Nah jadi ini bisa memperkuat DTSEN,” ujar Tito.
Namun, Tito menegaskan pemadanan tersebut bukan untuk menggantikan data BPS. Data dari berbagai lembaga justru diharapkan saling melengkapi karena kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat berubah dan kualitas hasil pemutakhiran juga bergantung pada seberapa mutakhir data masing-masing instansi.
“Saling melengkapi!” kata Tito. Ia menambahkan, akurasi tetap bergantung pada pembaruan data, termasuk di kepolisian dan BPN.
Data Baru Jadi Dasar Bansos 2027
Perombakan data ini tidak berhenti pada proses verifikasi. Pemerintah menyatakan data hasil pemutakhiran ditargetkan menjadi dasar penyaluran bansos pada 2027.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah menargetkan pembaruan data selesai hingga akhir 2026, dengan penyaluran menggunakan data terbaru mulai kuartal I 2027, apabila proses pemutakhiran berjalan sesuai target.
Kemendagri juga memperluas uji coba verifikasi dan validasi penerima bansos berbasis data kependudukan serta kecerdasan buatan. Hingga 30 September 2026, proses tersebut disebut telah berjalan di 258 kabupaten/kota.
Dengan sistem tersebut, perubahan status penerima bansos dapat terjadi dua arah: warga yang sebelumnya menerima bantuan bisa keluar dari daftar apabila hasil verifikasi menunjukkan tidak lagi memenuhi kriteria, sementara warga yang sebelumnya belum menerima dapat masuk apabila berdasarkan pemutakhiran dinilai memenuhi syarat.
Artinya, data lama tidak lagi menjadi satu-satunya patokan. Pemerintah sedang membangun basis data yang menggabungkan informasi kependudukan, kondisi sosial ekonomi, serta data kepemilikan aset untuk memperbarui pemetaan kesejahteraan masyarakat.
Perubahan desil inilah yang nantinya dapat ikut menentukan perubahan posisi seseorang dalam basis data perlindungan sosial.
Bagi penerima bansos, pemutakhiran ini menjadi penting: status yang selama ini tercatat dapat berubah setelah data diverifikasi dan dipadankan dengan informasi terbaru.
Redaksi/ SRN



