JAKARTA, SUARA RAKYAT NEWS – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni resmi mengundurkan diri dari jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Tak hanya melepas jabatan struktural, Raja Juli juga menyatakan mundur dari seluruh aktivitas kepartaian demi memusatkan perhatian pada tugasnya sebagai menteri di kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Keputusan tersebut…
JAKARTA, SUARA RAKYAT NEWS – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni resmi mengundurkan diri dari jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Tak hanya melepas jabatan struktural, Raja Juli juga menyatakan mundur dari seluruh aktivitas kepartaian demi memusatkan perhatian pada tugasnya sebagai menteri di kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Keputusan tersebut…
JAKARTA, SUARA RAKYAT NEWS – Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, akhirnya angkat bicara setelah namanya ikut terseret dalam polemik dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Tak sekadar membantah, Bahlil bahkan melontarkan peringatan keras kepada pihak-pihak yang mengaitkan dirinya dengan perkara tersebut. Ia memberikan tenggat waktu…
JAKARTA, SUARA RAKYAT NEWS – Polemik putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin memanas. Kali ini, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melontarkan sindiran keras kepada Partai Demokrat setelah kadernya, Jansen Sitindaon, mendesak Gibran mundur dari jabatan wakil presiden. Ketua DPP PSI, Bestari Barus, mempertanyakan sikap Jansen…
JAKARTA, SUARA RAKYAT NEWS – Polemik keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin memanas. Kali ini, Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Benny K. Harman, secara terbuka mempertanyakan legitimasi hukum Gibran sebagai orang nomor dua di Indonesia. Benny menilai putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA…
JAKARTA, SUARA RAKYAT NEWS – Polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berpotensi memasuki babak baru di panggung politik nasional. Kali ini, komunikasi antara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan PDI Perjuangan (PDIP) menjadi perhatian setelah kedua partai membuka ruang koordinasi untuk membawa aspirasi masyarakat terkait persoalan tersebut ke DPR RI. Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad…
JAKARTA, SUARA RAKYAT NEWS – Putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan tidak sah Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memunculkan dinamika hukum sekaligus menjadi ujian bagi soliditas politik koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Di tengah menguatnya perhatian publik terhadap konsekuensi putusan tersebut, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) justru menegaskan komitmennya untuk…
JAKARTA, SUARA RAKYAT NEWS – Wacana penambahan jumlah komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memunculkan pertanyaan mendasar: apakah penambahan personel benar-benar menjadi solusi atas kompleksitas penyelenggaraan pemilu, atau justru berpotensi menambah beban anggaran negara? Gagasan tersebut mengemuka dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. DPR RI…
JAKARTA, SUARA RAKYAT NEWS – Ketua Umum PDI Perjuangan sekaligus Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, mengingatkan generasi muda bahwa kecerdasan intelektual saja tidak cukup untuk membangun bangsa. Ilmu pengetahuan harus diimbangi dengan integritas moral, keteguhan prinsip, dan keberanian memperjuangkan kebenaran. Pesan tersebut disampaikan Megawati dalam pidato politik yang ditayangkan secara virtual pada puncak acara…
JAKARTA, SUARA RAKYAT NEWS – Peta elektabilitas partai politik nasional menunjukkan persaingan yang masih dinamis. Survei terbaru Poltracking Indonesia menempatkan Partai Gerindra di posisi teratas dengan elektabilitas 22,9 persen, disusul PDI Perjuangan (PDIP) sebesar 13,4 persen dan Partai Golkar 9,1 persen. Di sisi lain, hasil survei tersebut kembali menyoroti persoalan ambang batas parlemen atau parliamentary…
