Target Besar YSK: Gerindra Kuasai Mayoritas Kursi di DPRD Sulut

MANADO — Target 25 kursi DPRD Sulawesi Utara ditegaskan Ketua DPD Partai Gerindra Sulut sekaligus Gubernur Sulut, Yulius Selvanus Komaling (YSK), saat membuka Rapat Kerja Cabang (Rakercab) Partai Gerindra Kota Manado, Sabtu (5/9/2026), di Courtyard by Marriott Hotel Manado. Dari empat kursi yang dimiliki saat ini, Gerindra ditargetkan melompat menjadi 25 kursi pada kontestasi politik…

MBG 2027 Bidik 72,46 Juta Penerima, Sudaryono Ungkap Anggaran Rp232,5 Triliun

JAKARTA — Pemerintah menargetkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjangkau 72,46 juta penerima manfaat pada 2027. Untuk membiayai perluasan program tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan anggaran sekitar Rp232,5 triliun. Target itu disampaikan Kepala BGN Sudaryono dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026). Sudaryono mengatakan…

Anies Wanti-wanti RUU Perampasan Aset: Jangan Sampai Jadi Senjata Menghabisi Lawan Politik

JAKARTA — Kewenangan merampas aset bukan perkara kecil. Di tangan penegak hukum yang kredibel, instrumen itu bisa menjadi senjata ampuh untuk memukul koruptor. Namun jika kewenangan sebesar itu dijalankan tanpa pengawasan yang ketat, Anies Baswedan mengingatkan risikonya: hukum dapat berubah menjadi alat kekuasaan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta pemerintah dan DPR tidak terburu-buru menerapkan…

Data Desil Masih Bermasalah, BPS Ajukan Tambahan Anggaran Rp1,473 Triliun untuk 2027

JAKARTA — Persoalan akurasi data sosial ekonomi masyarakat belum sepenuhnya tuntas. Di tengah masih munculnya keluhan warga terkait ketidaksesuaian data desil, Badan Pusat Statistik (BPS) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,473 triliun untuk pelaksanaan program kerja pada 2027. Usulan tersebut disampaikan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen,…

Anggaran Kementerian PU 2027 Naik Jadi Rp114,59 Triliun, Ini Prioritasnya

JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendapat alokasi anggaran Rp114,59 triliun untuk Tahun Anggaran 2027. Anggaran tersebut disepakati dalam rapat kerja Kementerian PU bersama Komisi V DPR RI pada Rabu, 2 September 2026. Besaran anggaran itu meningkat setelah Kementerian PU memperoleh tambahan Rp16,12 triliun dari pagu sebelumnya. Tambahan tersebut memperkuat ruang fiskal kementerian untuk menjalankan…

Selain Usul Geser Rp3,6 Triliun, Polri Minta Tambahan Anggaran Rp66 Triliun untuk 2027

JAKARTA — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusulkan pergeseran anggaran sebesar Rp3,6 triliun dari pos belanja modal ke belanja barang dalam pagu anggaran Tahun Anggaran 2027. Langkah tersebut dinilai diperlukan untuk memperkuat kebutuhan operasional kepolisian, mulai dari bahan bakar dan listrik hingga penanganan kerusuhan massa, pengamanan VVIP, serta penanggulangan bencana. Usulan itu disampaikan Asisten Utama…

Hasto Dukung RUU Perampasan Aset, Tapi Khawatir Jadi Senjata Kekuasaan

YOGYAKARTA — PDI Perjuangan menyatakan dukungan terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Namun, partai tersebut mengingatkan agar kewenangan besar dalam aturan itu tidak disalahgunakan sebagai alat kekuasaan. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, pemberantasan korupsi dan pemulihan aset hasil tindak pidana merupakan agenda penting yang perlu diperkuat melalui regulasi. Namun, menurut Hasto, kewenangan…

RUU Perampasan Aset Tak Disahkan 15 Desember, Pimpinan DPR Siap Pertaruhkan Jabatan

JAKARTA — Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset memasuki babak baru. Pimpinan DPR RI menyatakan siap mempertaruhkan jabatan apabila aturan yang menjadi salah satu tuntutan publik dalam pemberantasan korupsi itu gagal disahkan paling lambat 15 Desember 2026. Komitmen tersebut disampaikan dalam audiensi pimpinan DPR bersama Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,…

Botok Saksikan Langsung dari Balkon, DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Rampung 15 Desember

JAKARTA — Desakan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset segera disahkan akhirnya mendapat kepastian dari DPR RI. Dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027, dikutip Kamis (27/8/2026), DPR menyepakati RUU Perampasan Aset dituntaskan paling lambat 15 Desember 2026. Kepastian itu disampaikan di tengah aksi Aliansi Rakyat Indonesia Bersatu (ARIB) dan Aliansi Masyarakat…

Dede Yusuf Usul ASN Kecamatan Dipangkas Jadi 15–20 Orang, Digitalisasi dan AI Jadi Pertimbangan

JAKARTA — Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf mengusulkan agar jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di kantor kecamatan dipangkas. Ia menilai, perkembangan digitalisasi dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) memungkinkan birokrasi bekerja dengan jumlah personel yang lebih sedikit. Dede menyebut jumlah ASN di sejumlah kantor kecamatan saat ini dapat mencapai 40 hingga…