JAKARTA, SUARA RAKYAT NEWS – Putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan tidak sah Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memunculkan dinamika hukum sekaligus menjadi ujian bagi soliditas politik koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.
Di tengah menguatnya perhatian publik terhadap konsekuensi putusan tersebut, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) justru menegaskan komitmennya untuk tetap berdiri di belakang kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Sikap politik tersebut disampaikan Juru Bicara Partai Gerindra, Kamrussamad, kepada awak media, Jumat (30/10/2026).
Kamrussamad menegaskan bahwa Gerindra menghormati independensi kekuasaan kehakiman. Menurutnya, putusan lembaga peradilan, baik Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi (MK), merupakan bagian dari kewenangan yudikatif yang harus dihormati.
“Kita mengetahui bahwa kekuasaan kehakiman itu independen. Jadi Partai Gerindra menghormati kekuasaan kehakiman yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung,” ujar Kamrussamad.
Namun, penghormatan terhadap putusan pengadilan tersebut tidak mengubah posisi politik Gerindra. Partai pimpinan Prabowo itu memastikan tetap konsisten mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi respons atas anggapan bahwa partai-partai pendukung pemerintah terkesan membiarkan Gibran menghadapi sendiri berbagai gugatan dan persoalan hukum yang menyeret namanya.
Kamrussamad dengan tegas membantah anggapan tersebut. Ia menyebut dukungan Gerindra terhadap Prabowo-Gibran merupakan komitmen politik yang telah dibangun sejak proses pencalonan dan akan terus dijaga selama pemerintahan berlangsung.
“Bagi kami Partai Gerindra, kami telah mencalonkan, telah memperjuangkan, dan akan terus mengawal Prabowo-Gibran. Ini adalah komitmen kami. Dan kita sangat menghormati etos kejuangan bersama yang sudah terbangun,” tegasnya.
IMPLIKASI HUKUM DAN POLITIK JADI SOROTAN
Lebih jauh, Kamrussamad juga menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan implikasi hukum dan politik setelah MA menyatakan dokumen penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah.
Ia menyebut kalkulasi teknis dan langkah politik terkait persoalan tersebut berada dalam ranah pimpinan tertinggi partai.
Meski demikian, Kamrussamad meyakini Presiden Prabowo akan tetap menunjukkan sikap sebagai seorang negarawan dalam menyikapi perkembangan yang terjadi.
Di sisi lain, Gerindra saat ini disebut lebih memprioritaskan stabilitas politik nasional agar agenda pemerintahan tidak terganggu oleh dinamika politik yang berkembang.
Stabilitas tersebut dinilai penting untuk memastikan program pembangunan dan visi kedaulatan ekonomi rakyat yang menjadi agenda pemerintahan Prabowo dapat berjalan.
MA KABULKAN KASASI, SUKET PENYETARAAN DINYATAKAN TIDAK SAH
Sebelumnya, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Subhan Palal dalam perkara sengketa Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA atas nama Gibran Rakabuming Raka.
Putusan tersebut tercatat dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 yang diputus pada 30 Oktober 2026.
Dalam amar putusannya, majelis hakim mengabulkan permohonan kasasi, membatalkan putusan pengadilan sebelumnya, serta mengadili sendiri dengan mengabulkan seluruh gugatan penggugat.
Majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut diketuai Yulius, dengan hakim anggota Maftuh Effendi dan Hari Sugiharto.
Objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
MA menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah dan memerintahkan agar dokumen itu ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.
Putusan ini menjadi perkembangan penting dalam polemik dokumen pendidikan Gibran yang selama ini menjadi perhatian publik.
Meski demikian, putusan mengenai keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai pembatalan jabatan Wakil Presiden. Konsekuensi terhadap kedudukan konstitusional Gibran harus merujuk pada ketentuan hukum dan mekanisme konstitusi yang berlaku.
Redaksi***



