ADA SIAPA DI BALIK AKSI TOLAK MBG? BEM BERSATU SOROTI DUGAAN INTERVENSI ELITE POLITIK

JAKARTA, SUARA RAKYAT NEWS – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Bersatu mengungkap dugaan adanya infiltrasi kepentingan elite politik dan mantan petinggi militer di balik aksi mahasiswa yang menolak Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dugaan tersebut mencuat setelah BEM Bersatu menemukan sejumlah indikasi yang dinilai perlu mendapat perhatian publik. Salah satunya terkait penggunaan kendaraan mewah jenis Toyota Fortuner oleh salah seorang pimpinan aksi penolakan MBG, Tiyo Ardianto.

Juru Bicara BEM Bersatu, Rahmat Djimbula, mengatakan kendaraan yang digunakan dalam aktivitas aksi tersebut diduga memiliki keterkaitan dengan keluarga seorang mantan Inspektur Jenderal TNI. Temuan itu, menurut dia, memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan adanya pihak-pihak tertentu yang berada di belakang gerakan penolakan MBG.

“Kami menemukan sejumlah indikasi yang perlu dikaji dan ditelusuri lebih lanjut. Gerakan mahasiswa harus tetap independen dan tidak boleh menjadi kendaraan kepentingan politik praktis,” ujar Rahmat dalam keterangannya.

Sorotan BEM Bersatu semakin menguat setelah muncul informasi mengenai kehadiran politisi Andi Widjajanto di tengah massa aksi beberapa waktu lalu. Kehadiran mantan Gubernur Lemhannas tersebut memicu spekulasi mengenai kemungkinan adanya hubungan antara kelompok politik tertentu dengan gerakan penolakan program unggulan pemerintah tersebut.

BEM Bersatu menegaskan bahwa penyampaian kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan hak setiap warga negara dan bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, mereka mengingatkan bahwa gerakan mahasiswa harus tetap menjaga independensi serta menjauhkan diri dari pengaruh kepentingan politik yang dapat mengaburkan tujuan perjuangan.

Hingga saat ini belum terdapat bukti yang menunjukkan keterlibatan langsung pihak-pihak yang disebutkan dalam mengorganisasi, membiayai, atau mengendalikan aksi penolakan MBG. Karena itu, BEM Bersatu meminta seluruh pihak mengedepankan transparansi dan membuka ruang klarifikasi agar polemik yang berkembang dapat disikapi secara objektif.

Menurut Rahmat, publik berhak mengetahui secara jelas siapa saja aktor yang terlibat dalam setiap gerakan yang mengatasnamakan kepentingan rakyat. Transparansi, kata dia, menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan gerakan mahasiswa tetap berdiri sebagai kekuatan moral yang independen.

“Mahasiswa harus menjadi suara rakyat, bukan alat kepentingan elite mana pun,” tegas Rahmat.