JAKARTA — Rantai pengadaan bahan baku Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan diperketat. Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyiapkan marketplace khusus untuk mengawasi pemasok, harga, transaksi hingga kewajiban perpajakan dalam pengadaan bahan pangan program tersebut.
Sistem digital ini disiapkan di tengah besarnya skala program MBG yang melibatkan ribuan dapur dan pemasok di berbagai daerah. Pemerintah ingin memastikan proses pengadaan tidak berlangsung tanpa pengawasan, terutama terkait siapa yang memasok, berapa harga yang dibayar, serta ke mana aliran transaksi bergerak.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan marketplace MBG akan mengadopsi mekanisme Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah) yang selama ini digunakan dalam pengelolaan belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Dengan mekanisme tersebut, setiap transaksi diharapkan tercatat lebih jelas sehingga pemerintah dapat melakukan pemantauan terhadap pemasok, harga barang, hingga aspek perpajakan.
“Sehingga kita tahu nanti transaksinya jelas, perpajakannya jelas dan lain sebagainya,” ujar Sudaryono dalam keterangannya yang disampaikan melalui akun Instagramnya, dikutip Sabtu (12/9/2026).
Pada tahap awal, enam komoditas utama akan masuk ke dalam sistem, yakni daging sapi atau kerbau, daging ayam, telur, beras, minyak goreng dan susu.
BGN menargetkan marketplace tersebut mulai beroperasi pada akhir September atau awal Oktober 2026.
Pemasok Harus Terverifikasi
BGN juga menyiapkan mekanisme verified seller. Dengan skema ini, pemasok tidak dapat sembarangan masuk dan menawarkan bahan baku melalui marketplace MBG.
Setiap pemasok akan melalui proses verifikasi untuk memastikan identitas serta kapasitas usahanya jelas. Mekanisme tersebut diharapkan dapat mempersempit ruang bagi pemasok yang tidak memenuhi persyaratan untuk masuk ke dalam rantai pengadaan.
Selain pengawasan pemasok, BGN tengah menyusun pola pengadaan berbasis wilayah.
Dapur MBG nantinya diarahkan untuk memprioritaskan bahan baku dari daerah setempat, sepanjang komoditas yang dibutuhkan tersedia dan memenuhi standar.
Sebagai contoh, dapur MBG di Mojokerto akan diprioritaskan membeli telur dari pemasok di Mojokerto. Jika kebutuhan tidak mencukupi, pengadaan baru dapat dilakukan dari daerah lain.
Kebijakan ini diharapkan membuat perputaran uang dalam program MBG tidak hanya berhenti pada penyedia besar, tetapi juga menyentuh petani, peternak, UMKM, koperasi dan pemasok lokal.
Ujian Transparansi MBG
Namun, marketplace tersebut juga membawa tantangan besar. Sistem digital hanya akan efektif jika data transaksi benar-benar terbuka untuk pengawasan dan mekanisme kontrol berjalan secara konsisten.
Dengan skala anggaran dan kebutuhan bahan pangan MBG yang sangat besar, sejumlah aspek menjadi penting untuk diawasi, mulai dari harga pembelian, volume barang, asal pemasok, kualitas komoditas hingga aliran pembayaran.
Jangan sampai digitalisasi hanya memindahkan proses pengadaan ke sebuah platform tanpa mampu menjawab pertanyaan paling mendasar: apakah harga yang dibayar benar-benar wajar dan apakah uang negara benar-benar sampai kepada pemasok yang berhak?
Karena itu, marketplace MBG bukan sekadar platform jual beli bahan pangan. Jika dijalankan dengan sistem verifikasi yang ketat, pencatatan transaksi yang transparan dan pengawasan yang efektif, platform ini berpotensi menjadi instrumen kontrol untuk menutup celah permainan harga dan memperkuat akuntabilitas pengadaan MBG.
Pada akhirnya, setiap rupiah dalam program MBG merupakan uang rakyat. Digitalisasi pengadaan harus memastikan uang tersebut tidak hanya tercatat secara elektronik, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan dari dapur MBG hingga ke pemasok paling bawah.
Redaksi/ SRN
