JAKARTA — Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mendorong pemerintah melakukan perubahan besar dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bukan menghentikan program, Mahfud justru mengusulkan kontrak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diputus dan pengelolaan anggaran dialihkan ke tingkat desa.
Dalam skema yang ditawarkan, pelaksanaan MBG dapat melibatkan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), sementara makanan dimasak langsung di dapur masing-masing sekolah. Dengan begitu, rantai pengadaan dan distribusi yang panjang dinilai dapat dipangkas.
Gagasan tersebut disampaikan Mahfud dalam podcast “Terus Terang” di kanal YouTube Mahfud MD Official dan diberitakan sejumlah media pada Jumat, 11 September 2026.
Mahfud menegaskan, program MBG yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto tetap perlu dijalankan. Namun, menurut dia, persoalan yang muncul dalam pelaksanaannya harus menjadi alasan untuk mengevaluasi sistem yang digunakan.
«“Kita tahu itu programnya Pak Prabowo dan harus dipenuhi bahwa dia mau memberi makan bergizi gratis, silakan, tapi putus kontraknya lalu uangnya itu salurkan di desa,” kata Mahfud.»
Soroti Beban SPPG
Mahfud menilai pengelolaan MBG melalui SPPG membuat rantai pelaksanaan menjadi panjang dan pengawasan semakin rumit.
Menurut dia, pengelolaan di tingkat desa justru lebih mudah diawasi karena berada lebih dekat dengan masyarakat.
«“Organisasi di tingkat desa itu bisa diawasi daripada bersambung-sambung kayak ini,” ujarnya.»
Ia juga menyoroti beban produksi dapur SPPG yang harus menyediakan makanan dalam jumlah besar setiap hari.
Mahfud mencontohkan satu dapur bisa dibebani kewajiban menyiapkan makanan untuk sekitar 2.000 anak setiap hari.
«“Setiap dapur tuh harus menyediakan makan setiap hari untuk 2.000 anak. Itu seperti orang pesta tiap hari, mantu tiap hari,” kata Mahfud.»
Menurut Mahfud, skala produksi sebesar itu bukan pekerjaan sederhana. Ketika makanan dalam jumlah besar harus diproduksi setiap hari, risiko kesalahan dalam pengolahan maupun distribusi juga harus menjadi perhatian serius.
Karena itu, ia mendorong pemerintah tidak berhenti pada pembenahan SPPG yang bermasalah, tetapi mengevaluasi desain pengelolaan MBG secara menyeluruh.
Anggaran MBG Dialihkan ke Desa
Dalam gagasannya, negara tetap harus memenuhi kewajiban terhadap kontrak yang telah berjalan, tetapi setelah itu sistem pengelolaan dapat diubah menjadi berbasis desa.
«“Negara harus ngambil risiko itu daripada setiap hari rugi satu triliun, sementara keracunan banyak,” tuturnya.»
Mahfud mengusulkan KDMP diberdayakan sebagai salah satu pengelola MBG di tingkat desa. Sementara proses memasak tidak lagi dipusatkan pada satu dapur yang melayani ribuan penerima, melainkan dilakukan sedekat mungkin dengan penerima manfaat.
Salah satu pilihannya, kata Mahfud, adalah dapur sekolah.
«“Laksanakan itu berbasis desa, berbasis desa KDMP, lalu dapurnya, masaknya di sekolah-sekolah, per sekolah,” ujarnya.»
Bukan Hanya Soal Makanan
Menurut Mahfud, perubahan tata kelola MBG juga dapat menjadi instrumen untuk menggerakkan ekonomi desa.
Jika KDMP dan masyarakat setempat dilibatkan, anggaran program pemerintah tidak hanya berputar pada penyedia jasa, tetapi juga dapat membuka aktivitas ekonomi baru bagi koperasi dan warga.
«“Desa jadi hidup. KDMP-nya itu, koperasinya itu jadi punya kerjaan dan punya penghasilan,” kata Mahfud.»
Gagasan tersebut muncul di tengah sorotan terhadap berbagai persoalan dalam pelaksanaan MBG, termasuk kasus gangguan kesehatan dan keracunan yang terjadi di sejumlah daerah.
Mahfud pada dasarnya mendorong pemerintah melihat persoalan tersebut bukan semata sebagai kesalahan teknis di lapangan, melainkan sebagai alasan untuk mengevaluasi model tata kelola MBG dari hulu hingga hilir.
Model berbasis desa yang ditawarkan diharapkan dapat memperpendek jalur pengadaan dan distribusi, mendekatkan proses memasak dengan penerima manfaat, serta memberi ruang lebih besar bagi KDMP dan masyarakat desa.
Namun, perubahan tersebut juga membutuhkan sistem pengawasan yang ketat. Standar keamanan pangan, kompetensi tenaga pengelola, mekanisme pengadaan, hingga pertanggungjawaban keuangan harus disiapkan agar desentralisasi MBG tidak memindahkan persoalan dari SPPG ke tingkat desa.
Dengan kata lain, Mahfud tidak meminta MBG dihentikan. Ia menawarkan pembongkaran model pengelolaannya: dari sistem SPPG menuju pengelolaan berbasis desa, melibatkan KDMP, dengan dapur berada di sekolah.
Redaksi/ SRN
